Uang Panas Cukai Rokok

Edisi: 11/42 / Tanggal : 2013-05-19 / Halaman : 146 / Rubrik : EB / Penulis : Akbar Tri Kurniawan, Hari Tri Wasono, Mahbub Djunaidy

RUMAH Sakit bercorak minimalis itu berkelir kuning dan merah mencolok. Gedung utamanya berlantai empat dan berdinding kaca. Proyek rumah sakit khusus pasien yang terkena dampak rokok itu dimulai pada 2009 di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kediri, Jawa Timur. Bangunan yang berdiri di atas tanah 4,8 hektare itu baru kelar 80 persen.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri Edy Suwarto mengatakan proyek itu menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Rencana memiliki rumah sakit khusus tak pernah tertuang dalam perencanaan pemerintah kota. Mendadak turun gelontoran DBH cukai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp 9 miliar pada 2008. Pemerintah Kota kebingungan membelanjakan anggaran baru itu karena tujuan penggunaannya wajib mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. \"Penggunaannya dibatasi,\" kata Edy, Rabu pekan lalu.

Penggunaan DBH cukai ditata Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008. Setahun kemudian aturan itu direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009. Alokasi dana bagi hasil cukai hanya untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi peraturan bidang cukai, dan pemberantasan cukai ilegal.

Edy menilai aturan itu sulit diterapkan. Setahun dana itu hanya diparkir di rekening Pemerintah Kota Kediri. Rencana belanja belum ketemu, DBH cukai kedua digelontorkan lagi dengan jumlah lebih jumbo, yakni Rp 41 miliar, pada 2009. Khawatir dana terus menganggur, Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kediri bergegas merumuskan perencanaan.

Pasal tentang tujuan pembelanjaan DBH cukai dipelajari untung-ruginya. Tujuan peningkatan kualitas bahan baku dianggap sulit diterapkan. Pasalnya, lahan pertanian tembakau di Kota Kediri tidak luas.

Pembinaan industri dinilai tidak…

Keywords: -

---

Foto Terkait