Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri: Subsidi Untuk Rakyat Miskin

Edisi: 19/42 / Tanggal : 2013-07-14 / Halaman : 108 / Rubrik : WAW / Penulis : Agoeng Wijaya, Tomi Aryanto, Taufiqurohman

Memang, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah yang diparaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi, sebulan terakhir, Chatib sendiri yang berjuang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengegolkan rencana tersebut lewat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. Dalam perubahan anggaran tersebut, parlemen menyetujui bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 9,32 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Kebijakan kenaikan harga BBM sebenarnya bukan barang baru bagi Chatib, seperti halnya dia bukan orang baru di lingkungan kabinet perekonomian. Sepuluh tahun lalu, dia berada di belakang Boediono—saat itu Menteri Keuangan, era Presiden Megawati—ketika pemerintah menaikkan harga Premium dari Rp 1.500 menjadi Rp 1.810 per liter. Selama bertahun-tahun kemudian Chatib terus berada di Lapangan Banteng—sebutan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan—sebagai penasihat Boediono dan anggota staf ahli Sri Mulyani Indrawati. Selama itu, Presiden Yudhoyono tercatat tujuh kali menaikkan dan menurunkan harga BBM.

Itulah sebabnya Chatib mengaku dengan sepenuh hati merealisasi kebijakan tersebut. Baginya, selain membebani anggaran, subsidi BBM mencederai keadilan dan bisa mengganggu kelangsungan energi masa depan. \"Selama ini, struktur subsidi sama sekali tidak adil. Banyak orang kaya bermobil menikmatinya,\" katanya.

Meski begitu, Chatib paham masa tugasnya yang cuma setahun tidak hanya untuk mengurus subsidi BBM. Berbagai persoalan di Kementerian Keuangan menunggu untuk dibenahi, dari penerimaan perpajakan yang terus tak mencapai target, pencairan anggaran kementerian dan lembaga yang selalu telat, hingga reformasi birokrasi yang dianggap banyak orang gagal. Belum lagi untuk sementara waktu dia juga tetap menukangi jabatan lamanya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. \"Setelah kenaikan harga BBM, saya ingin memperbaiki bea dan cukai di Tanjung Priok, menyederhanakan prosedur anggaran dan pajak,\" ujarnya. \"Harus ada prioritas. Waktunya tidak cukup.\"

Di tengah kesibukannya, Kamis dua pekan lalu, Chatib menerima wartawan Tempo Agoeng Wijaya, Tomi Aryanto, Taufiqurohman, dan Angga Sukma Wijaya serta fotografer Dwianto Wibowo di kantornya, di lantai 3 Gedung Juanda, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Siang itu, dia baru saja kembali ke kantor setelah sejak pagi mengikuti rapat di kantor Wakil Presiden Boediono. Wawancara pun harus berakhir karena Presiden Yudhoyono memanggilnya.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah merencanakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, tapi selalu gagal. Mengapa sekarang harus naik?

Kenaikan harga BBM bersubsidi memang harus diberlakukan sekarang. Saya tak bisa mengontrol situasi perekonomian global. Saya juga tidak punya kuasa melarang Ben Bernanke (Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat) menerapkan quantitative easing—pelonggaran moneter dengan membeli aset-aset keuangan untuk menyuntik dana segar ke dalam perekonomian. Tapi setidaknya pekerjaan rumah domestik bisa terselesaikan, yaitu persoalan BBM bersubsidi.

Apakah subsidi BBM sudah sangat membebani anggaran?

Bagi saya, kenaikan harga BBM bukan semata-mata karena anggaran.…

Keywords: -

---

Foto Terkait