Ramai-ramai Berebut Hutan Adat

Edisi: 24/42 / Tanggal : 2013-08-18 / Halaman : 270 / Rubrik : LIN / Penulis : Untung Widyanto, ,

Pengumuman di papan dengan cat putih itu dipasang di pohon meranti. Isinya menjelaskan bahwa lahan itu milik masyarakat adat Muara-tae. Mereka mengklaim melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bagian bawah tertulis kalimat \"Sempekat Pesuli Lati Tana Adat Taqaak\" atau \"Kembalikan Hutan dan Tanah Adat Kami\".

Setelah menancapkan plang, tokoh adat berfoto bersama. Ada tiga plang ditancapkan di beberapa lokasi di hutan adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur, itu. Sejak belasan tahun lalu, sebagian lahan di hutan ini menjadi perkebunan kelapa sawit milik PT Borneo Surya Mining Jaya dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa. \"Dua pekan kemudian kami tak melihat plang itu lagi,\" kata Petrus Asuy, tokoh warga Muara-tae, yang dihubungi lewat telepon oleh Tempo pada Jumat pekan lalu.

Tak mau kalah, mereka pasang plang kembali. Namun akhir bulan lalu woro-woro tersebut dicabut orang. Petrus akhirnya memfotokopi selebaran berisi putus­an MK dan membagikannya kepada semua warga Kampung Muara-tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Warga, kata dia, bangkit lagi semangatnya setelah membaca selebaran yang dibuat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu.

Pada 16 Mei 2013, MK memang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan AMAN dan dua komunitas masyarakat adat, yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Dalam putusan Mahkamah, hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara dalam undang-undang itu harus dimaknai sebagai hutan hak. Putusan ini memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak…

Keywords: -

---

Foto Terkait