Sengkarut Pemilihan Kepala Daerah

Edisi: 41/42 / Tanggal : 2013-12-15 / Halaman : 48 / Rubrik : KL / Penulis : Zainal Arifin Mochtar, ,

"In a democracy, someone who fails to get elected to office can always console himself with the thought that there was something not quite fair about it." Thucydides (c. 460 BC-c. 395 BC) PASAL 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memaklumkan bahwa kepala daerah dipilih secara "demokratis". Kata "demokratis", yang galibnya bermakna jamak, melahirkan implikasi pemaknaan yang tidak tunggal atas pemilihan umum kepala daerah, termasuk semua implikasi prosesnya. Pemaknaan kata "demokratis" didekatkan dengan pemilihan langsung. Demokrasi yang disinonimkan dengan makna prosedural pemilihan secara one man one vote tersebut telah berlangsung hampir satu dasawarsa. Perjalanan sepuluh tahun itu ternyata meninggalkan jejak begitu banyak persoalan. Pertama, perihal keamanan. Di banyak tempat pemilihan—seperti disitir dari Thucydides—kekalahan diasosiasikan sebagai ketidakjujuran pelaksanaan. Akhirnya kekalahan tidak dapat diterima, yang sering berubah menjadi kekerasan dan aksi massa. Menurut data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 59 orang meninggal dan 230 terluka akibat kekerasan seusai pemilihan kepala daerah. Sebanyak 279 rumah, 30 kantor pemerintah, 6 kantor polisi, dan 10 kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah juga dirusak dalam kejadian di pelbagai daerah. Kedua, kegagalan menegakkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Pemilihan di banyak tempat malah melanggengkan konsep pemilu berbiaya mahal. Ada dua jenis ongkos yang harus dibayarkan guna memenangi kontestasi.…

Keywords: Zainal Arifin Mochtar, , 

---

Foto Terkait