Diskoneksi Elite Dan Publik

Edisi: 45/42 / Tanggal : 2014-01-12 / Halaman : 88 / Rubrik : KL / Penulis : Dodi Ambardi, ,

DALAM rentang 14 tahun, sejak Pemilihan Umum 1999, demokrasi Indonesia telah bermetamorfosis secara cepat. Gejala yang tampak di permukaan adalah semakin menyurutnya pemilu sebagai arena terpenting pertarungan politik. Sebaliknya, arena-arena non-pemilu di panggung politik nasional dan lokal menjadi arena baru pertarungan politik untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Akibatnya, demokrasi Indonesia berkembang ke arah yang semakin elitis. Politik menjadi urusan para elite politik dan petinggi partai, sementara publik pemilih mencari cara sendiri untuk mengekspresikan aspirasi kepentingannya. Mari kita lihat metamorfosis itu dan implikasinya lebih jauh.

Memasuki 1999, sejumlah elite baru yang semula dieksklusikan pada zaman Orde Baru memasuki arena pemilu yang demokratis. Beberapa nama yang bisa disebut adalah Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid, yang berturut-turut menjadi orang nomor satu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Di belakang ketiga tokoh ini, berbaris sekelompok besar massa pemilih yang kurang-lebih memiliki kepentingan berlainan. Megawati membawa kembali massa wong cilik memasuki gelanggang elektoral, Amien membawa kaum muslim modernis, dan Abdurrahman memboyong kaum nahdliyin.

Masuknya elite baru ke dunia politik formal ini menandai perubahan rezim yang semula berwatak eksklusif menjadi inklusif. Di tingkat elite mulai terbentuk sejenis poliarchy, yakni bentuk pemerintahan yang melibatkan sejumlah elite politik yang bersifat plural.

Di tingkat publik, mereka semula yang terasing secara politik, meskipun ikut pemilu di bawah Orde Baru, dibawa masuk ke wilayah politik elektoral ketika elite yang majemuk tersebut membangun koneksi dengan massa pemilihnya melalui sejumlah isu…

Keywords: -

---

Foto Terkait