Surat Bodong Di Tanah Toba

Edisi: 10/43 / Tanggal : 2014-05-11 / Halaman : 80 / Rubrik : INVT / Penulis : TIM INVESTIGASI, ,

KERIUHAN terjadi di pengujung rapat koordinasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selatan, akhir Februari lalu. Sahut-menyahut, puluhan kepala daerah mempersoalkan minimnya kuota pengangkatan pegawai negeri tahun ini. Mereka menuntut semua tenaga honorer di wilayah masing-masing langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil.

Seorang pejabat dari Papua bahkan sempat merebut pelantang suara dari tangan panitia. "Kami terbang 20 jam kemari agar didengar," ia berteriak penuh emosi. Penjelasan panjang-lebar Menteri Azwar Abubakar tak berhasil meredakan suasana. Gerundelan masih terdengar setelah acara ditutup.

Keriuhan di Manggala Wanabakti itu hanya satu dari serangkaian hiruk-pikuk yang mewarnai program penerimaan tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri. Pertengahan tahun lalu, ada 649 ribu tenaga honorer yang ikut tes calon pegawai negeri sipil, tapi hanya 30 persen yang dinyatakan lulus. Di sinilah kisruh bermula. Para kepala daerah, baik diam-diam maupun terang-terangan, melobi pemerintah pusat agar menambah jumlah tenaga honorer dari wilayahnya yang lolos.

Sepanjang Februari-Maret lalu, hampir setiap hari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jadi sasaran unjuk rasa. Di luar, ribuan tenaga honorer turun ke jalan, memprotes keputusan pemerintah. Di dalam, silih berganti, datang para kepala daerah melancarkan tuntutan serupa.

Menteri…

Keywords: -

---

Foto Terkait