Sengketa Pilkada, Nasibmu Kini

Edisi: 18/43 / Tanggal : 2014-07-06 / Halaman : 144 / Rubrik : KL / Penulis : Harifin A.Tumpa, ,

Majalah Tempo edisi Mei lalu mengangkat tulisan menarik dengan judul "Lempar Bola Sengketa Pilkada". Ibarat orang main tenis meja, artikel ini berbicara tentang nasib sengketa pemilihan umum kepala daerah yang menjadi tidak menentu. Putusan Majelis Konstitusi ini tentu akan membawa dampak hukum yang cukup luas karena telah menimbulkan kekosongan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menghilangkan sendiri kewenangannya mengadili sengketa pilkada, menimbulkan kontroversi. Secara etika, putusan ini dianggap tidak wajar karena menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memilih sendiri tugas yang akan dikerjakan. Di sisi lain, ini menunjukkan tidak adanya semangat Mahkamah Konstitusi memperbaiki diri.

Pada 2008, ada dua alasan mengapa orang mendesak Mahkamah Agung menyerahkan sengketa pilkada ke tangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, penanganan sengketa di Mahkamah Agung banyak menimbulkan masalah. Kedua, sengketa pilkada masuk rezim pemilu.

Dalam sengketa pilkada Depok dan Sulawesi Selatan, keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah dibatalkan pengadilan dengan alasan terjadi kecurangan dan penggelembungan suara, sehingga kemenangan pun jatuh ke kubu lawan. Putusan ini menuai kecaman publik. Menurut Mahkamah Agung, satu-satunya cara memperbaiki putusan tersebut dengan peninjauan kembali. Walaupun dalam undang-undang ditentukan bahwa putusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat, menurut Mahkamah Agung, final dan mengikat di sini diartikan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dapat diajukan…

Keywords: -

---

Foto Terkait