Transaksi Di Lahan Konservasi

Edisi: 36/43 / Tanggal : 2014-11-09 / Halaman : 72 / Rubrik : INVT / Penulis : TIM INVESTIGASI, ,

DARI dalam mobil, telunjuk Lalu Muhammad Sainu, 45 tahun, tak berhenti menunjuk perbukitan di kanan-kiri jalan di Desa Prabu, Lombok Tengah. Pemandangan di sepanjang jalan desa itu sungguh eksotis—pasir putih dan laut biru nan jernih di kejauhan serta bukit landai yang seolah-olah tengah menatap Samudra Hindia. "Yang ini punya orang Australia. Nah, kalau itu orang Amerika," katanya.

Awal Oktober lalu, Kepala Desa Prabu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, itu mengantar Tempo berkeliling melihat tempat-tempat di desanya yang menjadi primadona orang asing pemburu tanah.

Desa Prabu ramai dibicarakan di NTB setelah Suriyah Ardhiana melaporkan sengketa tanah milik suaminya yang berkewarganegaraan Australia, Kearins Kierans, ke Ombudsman setempat pada April tahun lalu. Ia tak terima tanah 7.000 meter persegi milik suaminya ditetapkan sebagai area hutan konservasi. "Dia kaget tiba-tiba ada patok hutan konservasi di lahannya," kata Adhar Hakim, Kepala Ombudsman NTB.

Pengaduan Suriyah membuat kaget banyak pihak. Orang asing memiliki tanah di Lombok, tanah konservasi lagi, bagaimana mungkin?

Tanah milik Kierans sejajar dengan Pantai Tumpak, salah satu tempat pesiar di daerah itu. Berada di puncak tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter, harga tanah di sana kini Rp 5-10 juta per are atau Rp 500 juta-Rp 1 miliar per hektare.

Kierans menguasai tanah itu melalui jasa seorang nomine bernama Lalu Jelamin pada 2004. "Dibeli dari warga, Rp…

Keywords: -

---

Foto Terkait