TERSANDUNG DEBITOR KAMPOENG

Edisi: 45/43 / Tanggal : 2015-01-11 / Halaman : 92 / Rubrik : EB / Penulis : Akbar Tri Kurniawan, Martha Thertina, Suardi Gattang

DELAPAN unit rumah berkerangka baja itu tidak beratap. Kusen jendela dan pintu dibiarkan menganga. Merupakan bagian dari 500 unit yang rencananya dibangun Pemerintah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, rumah-rumah itu mulai digarap dua tahun lalu. Dengan tipe 36/96, sasaran proyek ini adalah para pegawai negeri sipil golongan rendah di Sidrap, dengan harga per unit dibanderol sekitar Rp 70 juta.

Muhammad Nasir, pegawai negeri Kabupaten Sidrap, mengatakan para pegawai sepertinya kurang berminat membeli rumah dari proyek itu. Alasannya, kendati cukup dekat dari kantor Pemerintah Kabupaten Sidrap, lokasi perumahan di Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, itu berada di pinggir bukit, berbatu cadas, dan gersang. "Makanya terbengkalai," ucapnya Kamis pekan lalu.

Proyek mangkrak itu adalah salah satu temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank BNI (Persero) Tbk pada 2010. Audit masuk laporan hasil pemeriksaan sementara semester I 2014, yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Desember tahun lalu. Di situ terungkap total penyaluran KUR yang menjadi sampling BPK dan terindikasi sebagai kredit fiktif mencapai Rp 155 miliar. Salah satunya KUR untuk proyek pembangunan perumahan PNS di Sidrap tersebut.

Dalam proyek perumahan itu, dana KUR disalurkan melalui PT Lakban Silinggapuri, anak perusahaan Simpang Jaya Dua. Simpang Jaya adalah perusahaan peternakan sapi yang berkantor di Subang, Jawa Barat. Namun, dalam catatan BNI, debitor penerima KUR di Parepare adalah delapan nasabah, yang belakangan diduga terafiliasi dengan PT Lakban.

Hasil penelusuran BPK menunjukkan keanehan karena Didi Supriadi-lah, pemilik PT Lakban, yang datang ke BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Parepare bersama Pemimpin Wilayah BNI Makassar, Sulawesi Selatan, yang membawahkan BNI Parepare. Didi datang untuk mengajukan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan lewat KUR.

Delapan perusahaan itu mengajukan fasilitas pembiayaan perumahan melalui KUR sebesar masing-masing Rp 500 juta. Jumlah ini merupakan batas atas plafon KUR. Dalam…

Keywords: -

Rp. 15.000