Dewan Pertimbangan Balas Jasa

Edisi: 48/43 / Tanggal : 2015-02-01 / Halaman : 26 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


SEMAKIN sulit memahami Presiden Joko Widodo dalam mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahannya. Sebagai presiden, ia punya hak prerogatif. Pada masa kampanye, ia selalu mengatakan dalam memilih pembantunya tak akan ada transaksi. Ia juga berjanji akan lebih mementingkan kalangan profesional daripada partai.

Dalam kenyataannya, jauh panggang dari api. Pengangkatan menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sebagian besar titipan partai politik. Bahkan Kapolri, yang dicalonkan dan sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, bermasalah sampai kini, membuat gaduh jagat politik.

Sesuai dengan undang-undang, Presiden punya waktu tiga bulan…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000