Stop Kriminalisasi Pimpinan Kpk

Edisi: 49/43 / Tanggal : 2015-02-08 / Halaman : 25 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


SEBAGAI kepala negara, Presiden tidak boleh berlarut-larut membiarkan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap tegas harus diambil. Tak bertindak cepat sama artinya mempertontonkan lunturnya komitmen pemerintah pada pemberantasan korupsi. Tak sekadar mengkhianati janji kampanye Joko Widodo, aksi ini membuyarkan harapan rakyat akan Indonesia yang lebih baik.

Harus diakui, drama berbabak-babak ini berawal dari Joko Widodo yang keliru membuka langkah penentu langgam permainan. Presiden layak dikritik karena sembrono dan menyerah terhadap desakan berbagai pihak, antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai NasDem, sehingga mengajukan sosok kontroversial Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Sesuai dengan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, rekening gendut Komisaris Jenderal Budi menampung uang yang jumlahnya tak sesuai dengan profilnya sebagai…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000