Tinjau Ulang Kontrak Freeport

Edisi: 49/43 / Tanggal : 2015-02-08 / Halaman : 27 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


PEMERINTAH Indonesia semestinya berfokus pada kontrak PT Freeport Indonesia ketimbang mempersoalkan hal-hal kecil seperti izin ekspor hasil tambang. Ada sejumlah poin dalam nota kesepahaman (MOU) yang harus ditinjau ulang karena berpotensi merugikan Indonesia. MOU itu ditandatangani di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Perpanjangan izin ekspor yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bukanlah persoalan material dibandingkan, misalnya, dengan cadangan emas Freeport yang nilainya ditaksir Rp 1.000 triliun. Perpanjangan itu akan menambah kas Freeport US$ 1,56 miliar atau sekitar Rp 18,7 triliun setiap enam bulan, sementara pemerintah Indonesia hanya mendapat…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000