100 Hari Pemerintahan Jokowi-jk, Koalis Bos Yang Mengapung Istana

Edisi: 49/43 / Tanggal : 2015-02-08 / Halaman : 42 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Jobpie Sugiharto, Ananda Teresia, Moyang Kasih D.

JOKO Widodo terpilih menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia dengan harapan tinggi. Ia dianggap sebagai pemimpin yang "berbeda": tidak peduli protokoler, tampil apa adanya, dan selalu menggunakan pendekatan praktis. Popularitasnya melampaui batas negara, seperti ketika majalah Time membuat sampul berjudul "New Hope" pada hari pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla, 20 Oktober 2014.

Kini, lewat seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, yang terekam media massa justru gesekan antarpartai politik pendukung mereka. Aneka intrik ini, termasuk dalam pencalonan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengaburkan sejumlah catatan positif pemerintahan baru. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, misalnya, menilai Presiden Jokowi berhasil memotong birokrasi untuk menyelesaikan aneka masalah. "Termasuk dalam distribusi pupuk," katanya Kamis pekan lalu.

Jokowi-JK didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Menurut Kalla, partai-partai ini hanya menempatkan sepuluh politikus anggota Dewan di Kabinet Kerja. Sisanya berasal dari birokrat, pengusaha, dan akademikus.

Kini, tarik-menarik politik urusan pengisian jabatan di lingkaran Istana terjadi di antara partai-partai itu. PDI Perjuangan justru paling santer menyerang karena mengklaim banyak kepentingan mereka tak dipenuhi Jokowi. "Anda kader partai. Sadarlah. Tanpa partai, Anda bukan siapa-siapa," kata Ketua PDIP Effendi Muara Sakti Simbolon, Jumat pekan lalu.

Effendi bahkan menyebut Jokowi laksana "kacang lupa kulitnya". Tapi anggota Dewan ini tak spesifik menunjuk apa saja kesalahan Jokowi. Dia hanya mengatakan pemerintah menjalankan "kebijakan ekonomi liberal" yang bertentangan dengan ideologi partainya. Ia menyatakan kisruh pencalonan Kepala Polri setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dijadikan tersangka bukanlah kepentingan partainya.

Padahal PDIP terlihat mati-matian mendorong pelantikan Budi yang sudah disetujui DPR. Partai NasDem mengambil sikap sama, yaitu meminta…

Keywords: -

---

Foto Terkait