Kriminalisasi Dan Keadilan Yang Dihalangi

Edisi: 50/43 / Tanggal : 2015-02-15 / Halaman : 29 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


SEJUMLAH ironi muncul di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Satu di antaranya: Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga yang semestinya menegakkan hukum, justru menghalang-halangi penegakan hukum. Tindakan polisi menghalangi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ironisnya, "direstui" oleh hampir semua kekuatan politik, termasuk Istana Kepresidenan. Walhasil, di bawah "komando" Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal yang kekuasaannya terlihat jauh lebih besar daripada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepolisian dengan leluasa merontokkan kekuatan komisi antikorupsi.

Operasi pertama menjegal kerja KPK dilakukan dengan menjerat Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Berdasarkan "laporan masyarakat" yang diduga diorkestrasi, Kepolisian juga membidik Ketua Abraham Samad serta dua wakil…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000