Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki: Kok, Saya Dituduh Macam-macam

Edisi: 03/44 / Tanggal : 2015-03-22 / Halaman : 108 / Rubrik : WAW / Penulis : Heru Triyono, Rusman Paraqbueq, Rizki Gaga

PUBLIK bereaksi keras setelah komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan penanganan kasus gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. Karyawan KPK pun berdemonstrasi menyesalkan keputusan tersebut. Mereka meminta pimpinan KPK menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan. Aksi karyawan semacam ini baru pertama kali terjadi dalam perjalanan KPK.

Penyerahan kasus Budi Gunawan itu seperti mengabaikan harapan publik agar KPK mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap praperadilan status tersangka Budi Gunawan yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masyarakat berharap PK akan membuat Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan itu, sehingga KPK tetap mampu menjerat Budi Gunawan.

Ketidakpuasan masyarakat ini tentu saja tertuju pada sosok Taufiequrachman Ruki, yang dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPK pada 20 Februari lalu. Putusan itu kian mengentalkan sinyalemen yang beredar sebelumnya bahwa penunjukan Ruki tidak tepat dan malah akan melemahkan lembaga KPK. Dugaan lain menyebutkan penunjukan Ruki adalah titipan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kesan miring jelas tidak akan mudah ditepis Ruki. Soal bahwa KPK tidak mengajukan permohonan PK, ia menyatakan lembaganya tidak serta-merta mengesampingkan pilihan tersebut. Dia mengaku tetap memerintahkan Biro Hukum KPK mempersiapkan PK. "Jadi, kalau PK mendadak harus diajukan, kami sudah siap. Ini yang tidak dilihat masyarakat," kata Ruki dalam wawancara dengan Tempo, Rabu pekan lalu.

Selama wawancara di ruang kerjanya, lantai tiga gedung KPK, Jakarta, dia didampingi Komisioner Johan Budi Sapto Prabowo. Ruki mengenakan kemeja putih kotak-kotak, sementara Johan muncul dengan dandanan seperti biasa: kemeja dibungkus jaket. "KPK itu bukan one man show. Karena itu, saya ditemani Pak Johan," kata Ruki sembari mengantarkan secangkir teh kepada koleganya tersebut.

Semula ia menyediakan waktu 60 menit untuk wawancara dengan Heru Triyono, Rusman Paraqbueq, Rizki Gaga, dan fotografer Eko Siswono Toyudho. Belakangan, perbincangan molor hingga 30 menit karena ia demikian menggebu berargumen.

Kenapa kasus suap dan gratifikasi Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung?

Prosesnya panjang, dan keputusan itu bukan dimulai saat kami (tiga pemimpin baru) mulai bertugas di sini. Setelah putusan praperadilan kasus Budi Gunawan, opsi pelimpahan sudah dibahas oleh pimpinan sebelumnya (putusan praperadilan dilakukan pada 16 Februari). Opsi ini dimunculkan karena upaya hukum permohonan kasasi ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kapan tepatnya pembicaraan pelimpahan kasus itu dibahas pimpinan KPK sebelum Anda?

Sehari setelah putusan praperadilan Budi Gunawan (BG). Saat itu opsi yang muncul cukup banyak. Salah satunya, ya, pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan. Tapi itu dalam pembicaraan sangat terbatas.

Dalam sejarahnya, apakah KPK pernah melimpahkan perkara ke penegak hukum lain?

Dalam operasi tangkap tangan dulu, kami pernah melimpahkan ke Kejaksaan Agung. Saya lupa, tapi yang pasti saat itu kami memproses penyelidikan terhadap orang yang dinilai bukan penyelenggara negara dan penegak hukum. Karena itu dilimpahkan.

Ada perdebatan di antara pemimpin KPK sebelum kasus Budi Gunawan benar-benar dilimpahkan?

Tentu, tapi saya tidak bisa menceritakan detailnya. Yang jelas, diskusi dilakukan oleh tiga pemimpin yang baru dan dua…

Keywords: -

---

Foto Terkait