Menteri Perdagangan Rachmat Gobel: Kita Jangan Hanya Jadi Pasar

Edisi: 15/44 / Tanggal : 2015-06-14 / Halaman : 124 / Rubrik : WAW / Penulis : Tulus Wijanarko, Isma Savitri, Akbar Tri Kurniawan

Geger beredarnya beras plastik pada medio Mei lalu perlahan mereda. Pemerintah lewat Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan tidak menemukan kandungan plastik dari sampel beras yang diteliti lima lembaga, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan serta laboratorium forensik Markas Besar Kepolisian RI.

Hasil negatif yang disuguhkan kelima laboratorium itu berbeda dengan hasil uji laboratorium PT Sucofindo. Sebelumnya, perusahaan pelat merah itu menyatakan beras yang dibeli Dewi, warga Bekasi, positif mengandung senyawa polyvinyl chloride (PVC), yang biasa ditemukan pada produk plastik, seperti kabel dan pipa pralon. Menurut Sucofindo, komposisi campuran klorida itu 6,76 persen dari 250 gram beras yang dicek.

Saat menerima Tulus Wijanarko, Isma Savitri, Akbar Tri Kurniawan, dan fotografer Tempo Frannoto untuk wawancara di ruang kerjanya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis pekan lalu, Rachmat sejak awal mewanti-wanti agar masalah beras plastik tak lagi disentil. "Saya enggak mau dipusingin, walau itu masalah penting. Kita kan enggak tahu siapa yang bermain," ujarnya, Kamis, 28 Mei lalu.

Menurut Rachmat, alih-alih larut dalam simpang-siur beras plastik, pemerintah memilih berfokus memikirkan stok pangan. Apalagi, menjelang Ramadan pertengahan bulan ini, masih banyak yang perlu ditangani Kementerian Perdagangan. Di antaranya soal pasokan unggas yang berlebih, harga cabai dan bawang yang melonjak, serta ketersediaan beras. Jangan sampai, kata pria 52 tahun itu, gara-gara sibuk mengurus isu beras plastik, pemerintah lalai pada isu lain.

Dalam wawancara yang berlangsung lebih dari satu jam, Rachmat Gobel mengungkapkan harapannya tentang pasar Indonesia menjelang pasar bebas ASEAN. Sejumlah penjelasan diminta Rachmat off the record dengan alasan emoh mengungkap strategi "perang". Ia menyebutkan target peningkatan ekspor sampai 300 persen bisa dicapai jika keran impor tidak melulu dibuka.

Tentu impor masih diberlakukan selama kondisinya mendesak. Seperti menjelang Ramadan kali ini, Rachmat pada akhirnya meneken izin sebelas importir sapi Australia dengan alasan produksi nasional masih kurang. Demikian pula bawang dan cabai, rencananya bakal diimpor pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

***

Seperti apa nantinya pengaturan merek beras setelah kabar adanya beras plastik?

Selama ini merek dagang beras tidak terdaftar di Kementerian Perdagangan, hanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, hikmah kejadian ini, kita jadi paham, selama ini Kementerian Perdagangan tidak pernah tahu di mana tempat produksi dan siapa produsen suatu merek beras. Nantinya, setelah merek beras diatur, kita akan mudah menangani jika terjadi sesuatu. Karena kita tahu tempat produksi dan produsennya. Di sinilah produsen bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. Dia tidak akan bisa lepas tangan. Nanti di bungkus berasnya juga akan tertulis, itu oplosan atau tidak.

Pengawasannya nanti seperti apa?

Kita…

Keywords: -

---

Foto Terkait