Dapur Kebijakan Yang Reaktif

Edisi: 22/44 / Tanggal : 2015-08-02 / Halaman : 28 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


Tampaknya ada yang salah di dapur penggodokan kebijakan di negeri ini. Itulah yang terjadi ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Elvyn Masassya, 3 Juli 2015, merevisi bagian tertentu atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (PP JHT). Padahal peraturan itu baru saja ditandatangani Presiden pada 30 Juni 2015.

Revisi ini adalah buah dari protes dan demonstrasi kaum pekerja yang mulai marak begitu mereka mengetahui isi peraturan pemerintah tersebut. Tuntutan buruh inilah yang kemudian menjadi substansi "arahan" Presiden untuk melakukan…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000