Penumpang Gelap Beleid Pajak

Edisi: 34/44 / Tanggal : 2015-10-25 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Anton Aprianto, ,

Pertemuan petinggi koalisi partai oposisi pemerintah pada Senin pekan lalu menjadi ajang lobi bagi Fraksi Partai Golkar. Bertempat di ruang utama lantai 46 Bakrie Tower, Kawasan Episentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, petinggi partai berlambang beringin itu meminta partai-partai lain mendukung Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional yang akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Fraksi Golkar di DPR, Ade Komarudin, mendapat tugas menjelaskan soal rancangan itu. Dia menerangkan panjang-lebar arti pentingnya rancangan itu. Namun, dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam, tidak kunjung ada kata sepakat soal itu. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang hadir dalam pertemuan itu, para petinggi partai lain tidak sreg terhadap RUU Pengampunan Nasional tersebut.

Akhirnya disepakati RUU Pengampunan Nasional sebaiknya menjadi inisiatif pemerintah sebagai pihak paling berkepentingan. "Rancangan ini memberi banyak kelonggaran, obral pengampunan pajak, dan menjadi polemik di masyarakat," kata Ahmad. Adapun Ade Komarudin menolak berkomentar tentang pertemuan itu.

Tidak banyak perdebatan lagi setelah ada keputusan itu. Para petinggi partai yang hadir, yaitu Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz, sepakat menanti usul pemerintah.

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional diusulkan 33 anggota Dewan dari empat fraksi ke Badan Legislasi DPR pada 1 Oktober lalu. Selain dari Fraksi Golkar, para pengusul berasal dari tiga fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selasa dua pekan lalu, Badan Legislasi mulai membahas usul rancangan ini bersamaan…

Keywords: -

---

Foto Terkait