Jokowi Dan Blunder Penegakan Hukum

Edisi: 35/44 / Tanggal : 2015-11-01 / Halaman : 62 / Rubrik : KL / Penulis : Refly Harun, ,

SEORANG wartawan bertanya kepada saya ihwal penilaian setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang penegakan hukum. Ia menyodorkan skala penilaian 1 sampai 10. Tentu tidak mudah menjawabnya. Saya mencoba memulainya dengan memberi contoh masalah hukum dan penyelesaiannya oleh Jokowi. Setelah itu, baru bisa ditentukan berapa nilai yang pantas untuk Jokowi.

Setelah Jokowi terpilih dan kemudian dilantik pada 20 Oktober 2014, harapan masyarakat terhadap dia memang begitu besar. Terlebih karena sosok Jokowi dianggap mau dekat dengan rakyat dan tidak menutup telinga terhadap aspirasi publik.

Setelah setahun pemerintahannya, tentu banyak hal yang sudah dilakukan. Tapi sebagian besar hasil survei yang dilansir belakangan ini menunjukkan tren tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menurun. Pencapaian kinerja Jokowi di bidang hukum termasuk yang paling disorot.

Blunder di Awal

Kebijakan pertama Jokowi di bidang hukum yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat adalah penunjukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung. Publik awalnya berharap Jokowi memilih orang-orang yang tepat untuk tiga posisi ini. Kriterianya: ketiga posisi hendaknya tidak diisi orang yang punya ikatan dengan partai politik serta punya integritas dan kapasitas. Tidak berasal dari partai politik tentu saja hal yang mutlak di bidang hukum karena adanya tuntutan bisa bersikap netral.

Namun harapan itu jauh panggang dari api. Jokowi justru membuat…

Keywords: -

---

Foto Terkait