Direktur Utama Pt Dirgantara Indonesia Budi Santoso: Presiden Bisa Jadi Salesman Pt Di

Edisi: 41/44 / Tanggal : 2015-12-13 / Halaman : 116 / Rubrik : WAW / Penulis : Jobpie Sugiharto, Tito Sianipar, Raymundus Rikang

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan kekecewaannya terhadap rencana pembelian satu unit helikopter AgustaWestland AW101 produksi gabungan dari dua perusahaan, Westland Helicopters (Inggris) dan Agusta (Italia). Rencana pembelian pesawat yang dipesan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara itu sempat menjadi polemik panjang karena disebut-sebut akan menjadi tunggangan Presiden Joko Widodo saat melakukan blusukan ke penjuru Nusantara.

PT DI menganggap pembelian itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pasalnya, "Hal semacam itu harus mengikutkan industri dalam negeri (dalam prosesnya)," ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso. Lagi pula, kata dia, PT DI punya pengalaman memproduksi Puma dan Super Puma. Menurut Budi, sebaiknya pemerintah memesan EC725 atau Cougar karena merupakan pengembangan dari Super Puma, yang sudah menjadi keahlian PT DI.

Setelah AW101 menjadi polemik sekian lama, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto menegaskan bahwa pembelian helikopter itu tidak diperuntukkan khusus bagi kepala negara. Helikopter itu nantinya juga akan difungsikan sebagai alat pengamanan."Kami juga butuh heli itu untuk pasukan," ujar Dwi di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Selama sekitar satu setengah jam, Budi Santoso berbincang dengan wartawan Tempo Jobpie Sugiharto, Tito Sianipar, ­Raymundus Rikang, serta videografer Ryan Maulana dan fotografer Frannoto di salah satu hotel di bilangan Jakarta Pusat, Selasa dua pekan lalu. Budi ditemani Direktur Niaga dan Restrukturisasi Budiman Saleh, yang sesekali menjawab pertanyaan.

Pembicaraan tentang rencana pembelian helikopter AW101 oleh pemerintah melebar ke hal lain. Di antaranya bagaimana pengalaman PT Dirgantara Indonesia mengerjakan pesawat pesanan kepresidenan Korea Selatan, rencana kerja sama memproduksi pesawat tempur sendiri, dan kondisi PT DI sekarang.

* * *

TNI Angkatan Udara berencana membeli helikopter kepresidenan. Anda disebutkan kecewa terhadap rencana itu. Kenapa?

Buat kami, ini problematic, karena TNI AU juga beli pesawat dari kami. Mereka beli fix wing ke PT DI karena memang keahlian kami di fix wing. Sedangkan untuk rotary wing atau helikopter, kami masih berpartner dengan perusahaan lain. Kerja sama ini sudah dirintis oleh Pak B.J. Habibie saat membuat Super Puma.

Berarti sudah benar bahwa TNI Angkatan Udara beli ke perusahaan lain untuk heli kepresidenan ini?

Saya tidak keberatan demi keselamatan Presiden. Silakan. Tapi apakah tidak bisa menyertakan industri dalam negeri? Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, hal semacam itu harus mengikutkan industri dalam negeri.

Dan PT DI tidak dilibatkan?

Benar. Konten lokal yang diamanatkan undang-undang itu minimal 35 persen. Tidak harus dari satu barang yang dipesan pemerintah. Misalnya satu barang ini cuma punya 5 persen komponen lokal, berarti dia harus pesan tujuh barang lain agar memenuhi syarat undang-undang senilai 35 persen (dari harga yang dipesan).

Ingat, undang-undang itu terbit tahun 2012 dan peraturan pemerintahnya keluar tahun lalu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014. Jadi sudah berlaku sejak tahun lalu. Kami mencoba menaati ini. Kalau pesan Cougar, kami bisa memastikan dapat mengisinya berdasarkan permintaan pemerintah. Itu butuh setidaknya dua tahun untuk produksi. Tapi sepertinya pembelian helikopter ini butuh cepat. Jadi, ya, terserah. Apa pun yang mau cepat, harus barang jadi. Berarti mereka mau mengambil AW yang sudah jadi.…

Keywords: -

---

Foto Terkait