Akrobat Proyek Kereta Cepat

Edisi: 50/44 / Tanggal : 2016-02-14 / Halaman : 76 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Agus Supriyanto, Khairul Anam,

Di sela pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada Senin siang pekan lalu, Darmin Nasution menarik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agak ke pojok ruangan. Menko Perekonomian itu bertanya kepada Jonan perihal masuknya "High Speed Train Jakarta-Bandung" ke daftar proyek strategis pemerintah.

"Jonan, siapa yang memasukkan?" kata Darmin seperti ditirukan salah satu petinggi yang menyaksikan adegan itu. Jonan, menurut si pejabat, segera menyahut. "Saya juga tidak tahu. Saya kira Bapak tahu."

Kebijakan yang diperbincangkan kedua anggota kabinet itu adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Januari lalu itu menjadi payung hukum bagi 225 proyek untuk diberi fasilitas, termasuk jaminan negara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berada di urutan ke-60.

Darmin terperanjat saat dimintai konfirmasi tentang peristiwa di kantornya itu. Ia tidak segera membantah atau mengiyakan. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu berhati-hati menjawab kala ditanya siapa yang "menyelundupkan" proyek tersebut ke daftar lampiran perpres. "Saya tidak punya jawaban," tuturnya kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Darmin sepertinya kecolongan. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Darminlah yang bertanggung jawab menyusun daftar proyek strategis nasional itu. Pria 67 tahun itu baru tersadar setelah belakangan isu perpres ramai diperbincangkan di media.

Pelbagai pertanyaan mencuat. Sebab, dengan status proyek strategis nasional, kereta cepat bisa mendapatkan fasilitas berupa jaminan negara. Padahal sejak awal proyek bernilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74 triliun lebih itu dirancang sebagai kerja sama bisnis biasa, yakni kongsian antara konsorsium perusahaan milik pemerintah Cina dan Indonesia (business to business). Proposal Tiongkok dipilih karena sejak mula mereka berjanji proyek ini tak akan menggunakan anggaran negara (APBN).…

Keywords: -

---

Foto Terkait