Mira Lesmana : Film Butuh Keterbukaan Untuk Berkompetisi

Edisi: 51/44 / Tanggal : 2016-02-21 / Halaman : 100 / Rubrik : WAW / Penulis : Tito Sianipar, Dian Yuliastuti, Moyang Kasih Dewimerdeka

Perfilman Indonesia seperti sedang berada di periode emas. Produksi film dalam negeri melonjak drastis dibanding dua dekade belakangan. Pada 2014, jumlah produksi film domestik mencapai angka tertinggi: 115 judul film. Angka itu jauh lebih banyak ketimbang produksi film mulai 1991 hingga 2001, yang total hanya 94 film.

Menggeliatnya dunia film ini mendapat dukungan dari pemerintah Joko Widodo melalui paket kebijakan ekonomi ke-10 yang diluncurkan Kamis pekan lalu. Salah satunya adalah mengeluarkan industri film dan bisnis peredarannya dari daftar negatif investasi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pada Kamis pekan lalu, Tempo mewawancarai salah satu sineas tersukses Indonesia, Mira Lesmana, untuk menyikapi perkembangan tersebut. Mira juga menjelaskan berbagai hal lain yang menjadi isu di dunia perfilman nasional, seperti persoalan sensor, minimnya sekolah film, dan pengalamannya pertama kali menembus jaringan 21Cineplex. "Saya menemui langsung Sudwikatmono," kata perempuan 51 tahun itu.

Mira adalah produser film terlaris Indonesia sepanjang masa: Laskar Pelangi, dengan 4,7 juta penonton. Mira juga adalah motor gerakan Masyarakat Film Indonesia ketika mengembalikan Piala Citra ke panitia Festival Film Indonesia (FFI) pada 2006. Sejak itu Mira tak lagi mengikutkan filmnya di festival. Tapi sikap itu berubah pada 2014, ketika filmnya, Sokola Rimba, didaftarkan dan kemudian menyabet gelar Pemeran Wanita Terfavorit (Prisia Nasution) dan Pemeran Anak-anak Terbaik (Nang Kabau).

Dalam wawancara selama dua jam di kantor Miles Productions di kawasan Rempoa, Jakarta Selatan, Mira juga membagi cerita bagaimana film Ada Apa dengan Cinta? 2 kembali dibuat, juga tentang perubahan sikapnya terhadap Festival Film Indonesia. Berikut ini petikan perbincangannya dengan Tito Sianipar, Dian Yuliastuti, Moyang Kasih, dan fotografer Nurdiansah dari Tempo.

* * *

Pemerintah mencabut industri film dari daftar negatif investasi (DNI). Apakah ini membantu sineas Indonesia?

Pasti membantu. Persoalan ini sudah lama dibicarakan. Pernah ada titik di mana semuanya against karena film sebagai produk kebudayaan. Ketika film diposisikan sebagai produk budaya, artinya tidak boleh ada intervensi asing. Lalu kita lihat ada kemajuan atau tidak bila film di-treat sebagai produk budaya? Ternyata tidak ada. Lalu di titik ketika film sebagai industri kreatif mulai dibicarakan kembali dan sekarang dicabut. Kita butuh keterbukaan untuk bisa berkompetisi agar maju seperti negara lain. Dengan dikeluarkannya film dari DNI, kita harus siap dengan semua perangkat lain yang bisa memastikan bahwa pemain lokal terproteksi dan tetap meraih keuntungan. Kalau negara pasti diuntungkan. Tapi bagaimana agar kita pemain tetap bertahan. Misalnya soal sekolah. Kita harus punya sekolah film agar kita bisa beraksi. Ini kadang-kadang yang terlupakan. Kita harus punya tameng untuk proteksi.

Apa keuntungannya pemain asing masuk di industri film nasional?

Yang paling menguntungkan adalah peluang terbuka. Ketika peluang terbuka, kompetisi akan hadir. Artinya, keinginan untuk belajar seharusnya juga tinggi. Harapan saya, itulah yang akan terjadi. Meski film dicabut dari DNI, itu tidak akan langsung terbuka drastis. Tapi pasti ada waktu…

Keywords: -

---

Foto Terkait