Anies Baswedan: Pengawas Pendidikan Paling Efektif Itu Orang Tua

Edisi: 06/45 / Tanggal : 2016-04-10 / Halaman : 108 / Rubrik : WAW / Penulis : Budi Setyarso, Tito Sianipar,

KEWAJIBAN konstitusi agar 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendidikan membuat publik berharap kualitas sektor ini cepat meningkat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menjadi orang yang sering dituntut menjawab harapan publik itu.

Anies melakukannya dengan membuka data pendidikan nasional untuk publik. Publikasi yang dinamai Neraca Pendidikan ini memuat informasi berbagai hal tentang pendidikan di setiap daerah kabupaten atau kota. Dari jumlah murid, perbandingan dengan guru, jumlah sekolah rusak, kualitas guru dari nilai uji kompetensi guru, perbandingan anggaran pendidikan dari APBN ataupun APBD, alokasi anggaran per siswa, hingga jumlah sekolah yang terakreditasi.

Salah satu yang menonjol dalam Neraca Pendidikan adalah tiap daerah bisa membandingkan anggarannya dengan daerah lain. Misalnya, persentase anggaran pendidikan dari keseluruhan APBD, Provinsi DKI Jakarta adalah yang tertinggi, yakni 18,1 persen, dan terendah adalah Papua sebesar 0,84 persen. Neraca juga menunjukkan lebih dari 1.200 ruang kelas rusak berat di Jakarta. "Kami hanya memaparkan data. Semua orang bisa melihatnya secara online sekarang," kata Anies—data yang dia maksud bisa dibuka di http://npd.data.kemdikbud.go.id/.

Pada Selasa pekan lalu, pria 46 tahun ini menerima wartawan Tempo Budi Setyarso dan Tito Sianipar di kantornya untuk sebuah wawancara. Anies tampak luwes dalam busana adat Jawa lengkap dengan blangkonnya. Pada hari Selasa pekan pertama, ketiga, dan kelima setiap bulan, Anies memang mewajibkan semua pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan pakaian adat Nusantara. "Ini untuk menumbuhkan dan menunjukkan keindonesiaan kita," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

* * *
Pekan ini siswa sekolah menengah atas melaksanakan ujian nasional. Apa yang baru tahun ini?

Tahun ini kami meneruskan dan memperkuat berbagai perubahan yang digagas sejak tahun lalu. Semisal, UN dikembalikan pada fungsi pemetaan dan sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Sedangkan kelulusan dikembalikan sepenuhnya kepada sekolah.

Perubahan signifikan tahun ini adalah pada skala pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Sementara tahun lalu kami baru menerapkan secara terbatas di 500 sekolah, tahun ini menjadi 4.400 sekolah di seluruh Indonesia. Dari 107 ribu siswa menjadi 921 ribu siswa. Meningkat 900 persen. DI Yogyakarta adalah provinsi dengan penerapan UNBK terbesar. Untuk kota, Surabaya bahkan menerapkannya di 100 persen sekolahnya. Lalu kami menerapkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) sebagai pendamping nilai UN.

Indeks apa itu?

Ini indeks untuk mengukur pola kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN di sekolah. Sejak tahun lalu kami juga menginisiasi Ujian Nasional Berbasis Komputer, dengan tujuan jangka panjang membuat UN lebih fleksibel sekaligus lebih andal, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi soal.

Apa dasar penerapan IIUN?

Salah satu masalah bangsa ini adalah integritas. Sudah jadi desas-desus umum dulu pelaksanaan UN dikotori oleh kecurangan, sering kali secara massal. Sudah saatnya kita berhenti mendiamkan kecurangan di dunia pendidikan. Dulu rakyat lapor ada kecurangan dan justru sering "dihukum". Sekarang kita lakukan revolusi mental: negara yang melaporkan kepada publik tentang kejujuran dan kecurangan dalam UN.

Bagaimana teknisnya?

IIUN adalah teknik analisis data…

Keywords: -

---

Foto Terkait