Tarik-ulur Pasal Kontribusi

Edisi: 07/45 / Tanggal : 2016-04-17 / Halaman : 68 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Syailendra Persada, Anton Aprianto., Linda Trianita

TUTY Kusumawati khusyuk mendengarkan rekaman rapat antara pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang kerjanya pada Rabu pekan lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini memutar dokumentasi rapat untuk persiapan menghadapi pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Esok harinya, penyidik KPK hampir 12 jam memeriksa Tuty. Penyidik mencecar dia dengan pertanyaan seputar pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) di DPRD. Tuty dan kawan-kawan mewakili pemerintah DKI dalam pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta serta Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil itu. "Saya jelaskan bagaimana DPRD ngotot menurunkan kontribusi dari 15 menjadi 5 persen," katanya seusai pemeriksaan.

Pembahasan dua rancangan peraturan yang berlarut-larut itu menjadi sorotan setelah KPK mencokok anggota Badan Legislasi DPRD DKI, Mohamad Sanusi, pada Kamis dua pekan lalu. Dari tangan Sanusi, penyidik KPK menyita uang Rp 2 miliar. Hari itu Sanusi menerima duit panas dari Trinanda Prihantoro, asisten personal PT Agung Podomoro Land. Uang itu titipan dari bos Agung Podomoro, Ariesman Widjaja.

Komisi antikorupsi mencurigai duit tak hanya mengalir ke Sanusi. "Ada jejak duit menyebar dari pimpinan sampai anggota," ujar seorang penyidik. Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab diplomatis ketika dimintai konfirmasi soal ini. "Kami akan mengembangkan penyidikan," katanya.

Bola panas reklamasi menggelinding setelah Gubernur Basuki…

Keywords: -

---

Foto Terkait