DI BAWAH ATURAN MAIN PENGUSAHA

Edisi: 11/45 / Tanggal : 2016-05-15 / Halaman : 90 / Rubrik : EB / Penulis : Gustidha Budiartie, Robby Irfani,

SYARKAWI Rauf meneken tanpa ragu surat rekomendasi yang terletak di mejanya. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu mengirimkan surat tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat itu menyarankan Presiden agar membubarkan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).

"Surat dikirim pada akhir bulan lalu," kata Syarkawi, Selasa pekan lalu. Beberapa kementerian memperoleh tembusan surat tadi, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Perekonomian.

IPOP adalah ikrar bersama enam perusahaan untuk menjalankan bisnis kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Komitmen ini ditandatangani pada September 2014. Enam perusahaan tersebut adalah Asian Agri, Wilmar International, Cargill, Sinar Mas Golden Agri Resources, Musim Mas, dan Astra Agro Lestari. Menurut KPPU, enam perusahaan tersebut menguasai hampir 70 persen pasar kelapa sawit di Indonesia.

KPPU melayangkan rekomendasi pembubaran berdasarkan hasil penelusuran berbulan-bulan atas penerapan IPOP oleh sejumlah perusahaan tersebut. Hasilnya, komisi mengindikasikan ada potensi kartel selama enam perusahaan menjalankan komitmennya. "Beberapa bukti sudah kami kantongi. Saat ini statusnya resmi masuk ke penyelidikan," ujar Syarkawi.

Menurut dia, indikasi kartel terlihat dari beberapa hal. Salah satunya terdapat standar baru di dalam IPOP yang berbeda dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kementerian Pertanian meluncurkan pedoman perkebunan…

Keywords: -

Rp. 15.000