Tangan Aguan Menghadang Kontribusi Tambahan

Edisi: 13/45 / Tanggal : 2016-05-29 / Halaman : 37 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Erwan Hermawan,, Anton Aprianto ,

Kontribusi tambahan menjadi momok para pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Setelah mereka setuju menghibahkan 35 persen lahan tiap pulau untuk ruang terbuka hijau serta 5 persen untuk fasilitas umum dan khusus, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih mewajibkan mereka menyetor 15 persen dikali nilai pajak dikali luas lahan yang bisa dijual.

Nilai sebesar itu berupa pembuatan pelbagai fasilitas di daratan Jakarta, seperti proyek pencegahan banjir. Jika mengacu pada perkiraan nilai pajak saat pulau mulai dijual, Rp 25 juta per meter persegi, pemerintah bakal mendapat Rp 48 triliun dari sepuluh perusahaan yang membangun 17 pulau.

Pengembang tentu keberatan. Sugianto Kusuma salah satu yang getol berusaha memangkas kewajiban itu. Bos Agung Sedayu Group ini punya lima pulau seluas total 1.329 hektare, melalui PT Kapuk Naga Indah, sehingga akan paling besar membayar kontribusi. Ia diduga memakai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyetop keinginan Gubernur Basuki itu.

Salah satunya lewat nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditekan semurah mungkin. Usaha itu dicoba digolkan lewat Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Dia minta supaya NJOP antara Rp 3 juta dan Rp 10 juta saja," kata Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari…

Keywords: -

---

Foto Terkait