Gigi Mundur Remisi Koruptor

Edisi: 25/45 / Tanggal : 2016-08-21 / Halaman : 212 / Rubrik : HK / Penulis : Linda Trianita, Danang Firmanto,

ANCAMAN tim Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meninggalkan ruangan mengakhiri rapat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin siang pekan lalu. Pertemuan selama dua jam yang juga dihadiri perwakilan Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan Agung itu bubar tanpa kesepakatan.

Agenda utama rapat hari itu adalah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Draf itu antara lain mengatur pelonggaran syarat pemberian remisi, termasuk untuk terpidana kasus korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kecewa terhadap sikap Kementerian Hukum. ”Koruptor jangan ada remisi. Kami ingin beri efek jera,” ujar Agus pada Rabu pekan lalu.

Adu argumen bermula ketika tim Kementerian Hukum melontarkan gagasan bahwa pemberian remisi seharusnya menjadi kewenangan penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut mereka, pengurangan masa hukuman penjara, termasuk kasus korupsi, tak perlu mendapat persetujuan lembaga penegak hukum lain. Tim Kementerian Hukum juga menjelaskan, untuk mendapat remisi, terpidana tak harus menjadi justice collaborator—bekerja sama dengan aparat mengungkap kejahatan.

Perwakilan KPK yang hadir kontan menyanggah gagasan tersebut. Menurut tim KPK, syarat pemberian remisi harus diperketat, bukannya malah dipermudah. Mereka, misalnya, menyinggung kebiasaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memproses permohonan remisi. Direktorat ini memang selalu mengirim surat kepada KPK untuk menanyakan apakah terpidana sudah memenuhi syarat sebagai justice collaborator dan melunasi denda serta uang pengganti. Namun KPK hanya diberi waktu 12 hari untuk menjawab. Bila lewat tenggat,…

Keywords: -

---

Foto Terkait