Proyek Dadakan Satelit Pertahanan

Edisi: 29/45 / Tanggal : 2016-09-18 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Prihandoko, Anton Aprianto,

NASIB pengadaan satelit militer usulan Kementerian Pertahanan bakal ditentukan pada Senin pekan depan. Hari itu merupakan tenggat yang diminta Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat kepada tim pengadaan untuk merevisi anggaran satelit tipe geostationary orbit ini. Dalam rapat terakhir dengan sejumlah petinggi Kementerian Pertahanan pada Senin dua pekan lalu, komisi yang juga membidangi urusan komunikasi dan informasi itu menolak usul anggaran satelit senilai US$ 849 juta atau setara dengan Rp 11 triliun.
Dalam rapat tertutup di kompleks gedung parlemen itu, pemerintah, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo, menyebutkan pembiayaannya menggunakan skema multiyear atau tahun jamak sampai 2020. Dalam rapat itu, sebagian besar anggota Komisi Pertahanan mempertanyakan mahalnya biaya pembelian satelit. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi Pertahanan Abdul Kharis Almasyhari itu akhirnya ditutup dengan satu kesimpulan, yakni memberi tenggat tiga pekan kepada pemerintah untuk merevisi anggaran belanja satelit. "Karena harga dasarnya cuma US$ 400 juta," ujar Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Pertahanan.
Menurut mayor jenderal purnawirawan itu, Komisi meminta anggaran tersebut direvisi karena Kementerian Pertahanan belum menjelaskan spesifikasi detail satelit yang akan dibeli dan kegunaannya. Dari pemaparan tim pengadaan, menurut Tubagus, Kementerian Pertahanan seperti belum melakukan koordinasi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia sebagai pengguna. "Kami punya tim untuk memonitor pengadaan satelit ini dan anggarannya," katanya.
Sedangkan menurut anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, dari spesifikasi awal yang disampaikan pemerintah, harga…

Keywords: -

---

Foto Terkait