Sudirman Said: Reformasi Sudah Hilang

Edisi: 32/45 / Tanggal : 2016-10-09 / Halaman : 100 / Rubrik : WAW / Penulis : Ayu Prima Sandi, Sapto Yunus, Dini Pramita.

KETIKA ditunjuk Presiden sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Oktober 2014, tugas utama Sudirman Said antara lain membersihkan sektor energi dari mafi a. Ia bergerak cepat di antaranya dengan membubarkan dan mengaudit PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), yang selama ini dianggap sarang pemburu rente dalam pembelian minyak Pertamina. Pada November 2015, Sudirman melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga meminta saham kepada PT Freeport Indonesia serta mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Masa ”bulan madu” itu ternyata tak lama. Memasuki tahun kedua pemerintahan,
Sudirman merasa tak lagi disokong Presiden. Membicarakan soal energi, Kepala Negara kerap bertemu dengan pejabat di tingkat yang lebih rendah dari menteri dan ia tak diberi tahu. Sudirman bahkan mengaku sulit bertemu dengan Presiden. ”Saya tidak paham apa pencetusnya,” kata Sudirman.

Di kerindangan pohon sawo duren di beranda lantai dua rumahnya yang asri di Bambu Apus, Jakarta Timur, sekitar 90 menit Sudirman, yang kini aktif mengajar perilaku organisasi dan kepemimpinan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Universitas Paramadina, berkisah tentang upayanya memberantas mafi a minyak dan gas bumi, hubungannya dengan Presiden, hingga kegalauannya akan kemandekan reformasi. ”Publik perlu tahu,” ujarnya kepada wartawan Tempo Ayu Prima Sandi, Sapto Yunus, Dini Pramita, Reza Maulana, dan fotografer Aditia Noviansyah, Kamis sore pekan lalu.

Majelis Kehormatan Dewan memulihkan nama baik Setya Novanto. Bagaimana pendapat Anda?

Sesudah keputusan itu (Setya mundur sebagai Ketua DPR pada 16 Desember 2015
dan sidang MKD ditutup), saya tidak punya hak untuk bersuara. Itulah situasi politik dan hukum kita. Keadaan ini berkaitan dengan etika publik yang rendah, di mana politik dan hukum bercampur.

Apakah pelaporan ke MKD itu Anda laporkan ke Presiden?

Saya kan pembantu Presiden, jadi tidak mungkin melakukan hal penting tanpa
berkonsultasi dengan Presiden.

Berapa kali bertemu dengan Presiden untuk membahas kasus itu?

Seingat saya lima kali. Dari menceritakan kondisi awal, menunjukkan transkrip percakapan (Setya, pengusaha migas Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin). Saya konsultasikan sampai selesai.

Anda mendapat rekaman dari Presiden Direktur Freeport. Apa konteksnya?

Saat pertama bertemu dengan mereka, November 2014, saya katakan setiap bertemu siapa pun yang berkaitan dengan sektor yang saya kelola, harap saya diberi tahu. Jadi, sehabis bertemu dengan DPR, misalnya, mereka bilang. Pak Maroef menemui saya dan melaporkan hasil pertemuan dengan MR dan SN itu. Pejabat publik memanggil pelaku usaha di luar kantor tapi membicarakan kepentingan pribadinya, itu tidak etis. Saat saya tanya soal catatan pertemuan, ternyata Pak Maroef punya rekaman.

Bagaimana respons Presiden?

Sewaktu pertama saya sampaikan, Juli 2015, beliau katakan, ”Simpan saja buktibukti ini, karena suatu ketika akan dibutuhkan.”

Apa reaksi Presiden saat tahu namanya dicatut?

Presiden sangat marah sampai ketuk meja, bukan gebrak, sambil berkata, ”Ora
sudi!”

Apa Anda menyebutkan nama-nama…

Keywords: -

---

Foto Terkait