Lelang Dini Modal Kompromi

Edisi: 37/45 / Tanggal : 2016-11-13 / Halaman : 38 / Rubrik : NAS / Penulis : Erwan Hermawan, Larissa Huda,

DUA hari setelah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama resmi cuti untuk kampanye pada 28 Oktober lalu, Mohamad Taufik menelepon Sumarsono, pelaksana tugas yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri. Taufik, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, punya sederet agenda yang tak bisa ia bicarakan dengan Basuki alias Ahok.

Salah satunya lelang 13 proyek yang tengah digeber Ahok. Taufik meminta Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri yang akan menjabat gubernur selama tiga setengah bulan, membatalkan lelang itu karena parlemen belum menyetujui anggarannya. "Lelang ini jadi hambatan psikologis bagi kami untuk membahas anggaran," ujar Taufik, pekan lalu.

Sumarsono manut. Dalam rapat di Badan Anggaran DPRD pada Senin dua pekan lalu, ia membatalkan lelang tersebut dan akan membukanya lagi jika anggaran senilai Rp 4,42 triliun sudah diketuk DPRD. Sumarsono tak menyangkal bahwa keputusannya itu sebagai kompromi dengan DPRD. "Kompromi bukan kongkalikong untuk korupsi," kata Soni, panggilan akrabnya.

Menurut Taufik, lelang sebelum anggarannya disahkan itu menyalahi prosedur. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih dibahas antara DPRD dan pemerintah. "Lelang dini juga melecehkan DPRD. Kami ini bukan lembaga yang asal ngetok palu doang,"…

Keywords: -

---

Foto Terkait