Empat Di Luar Radar

Edisi: 49/45 / Tanggal : 2017-02-05 / Halaman : 48 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Tim Lapsus, ,

PENGUMUMAN Kementerian Dalam Negeri tentang otonomi daerah pada Agustus tahun lalu membuat kita mencelos: sejak pemerintah daerah diberi keleluasaan berkuasa pada 1999, ada 361 kepala daerah di Indonesia yang terlibat korupsi. Mereka adalah 343 bupati atau wali kota serta 18 gubernur. Data ini belum memasukkan kepala daerah yang digulung Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Desember tahun lalu.

Umumnya mereka tersandung korupsi anggaran daerah dan suap perizinan. Ketika KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada akhir tahun lalu, terungkap juga pola baru: suap melalui jual-beli jabatan. Ini sebenarnya modus lama. Acap jadi pergunjingan bupati memanfaatkan jabatannya untuk menjaring upeti dari anak buahnya yang ingin naik jabatan.

Statistik tersebut jelas mengecewakan. Tapi selalu ada sinar terang di tengah kegelapan. Dari pelbagai data yang kami kumpulkan, masih banyak kepala daerah yang memakai politik dan jabatannya untuk memajukan daerah dan melayani masyarakat.

Kami tertantang mencari jenis bupati dan wali kota dari golongan yang langka ini. Untuk memilahnya, kami membuat syarat utama, yakni tak terlibat korupsi, lalu menonjol dalam inovasi kebijakan. Rapat perencanaan majalah ini menambah syarat lain yang lebih sulit: bupati atau wali kota yang dipilih harus belum banyak diberitakan.

Syarat terakhir ini punya alasan yang tepat: kita perlu wajah dan model baru dalam kepemimpinan daerah. Bersandar pada popularitas…

Keywords: -

---

Foto Terkait