Guncangan Baru Proyek Ktp

Edisi: 02/46 / Tanggal : 2017-03-12 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Wayan Agus Purnomo, Anton Septian, Hussein Abri

PENGUSUTAN dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) memasuki babak baru. Jaksa telah melimpahkan berkas penyidikan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang persidangannya akan dimulai pada Kamis pekan ini.

Terdakwa perkara ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Juru bicara Pengadilan, Yohanes Prihana, mengatakan ada lima hakim yang bakal mengadili keduanya. Mereka adalah Franky Tambuwun, Emilia, Anshori, dan Anwar, dengan hakim ketua John Halasan Butar Butar. Lima hakim ini bakal menghadapi 24 ribu lembar dokumen dengan tinggi hampir 2,5 meter. "Dakwaan dimampatkan menjadi 121 halaman," kata Yohanes pada Jumat pekan lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi proyek e-KTP sejak pertengahan 2014. Selama hampir tiga tahun, Komisi memeriksa 294 saksi dan 5 ahli. Selama penyidikan, KPK menyita uang Rp 247 miliar dalam pecahan rupiah senilai Rp 206,95 miliar, Sin$ 1.132, dan US$ 3.036.715,64.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada sejumlah pengusaha di konsorsium pemenang tender yang mengembalikan duit proyek yang mereka tilap. Agus menegaskan penyidikan tak akan berhenti pada dua terdakwa. Dengan nilai korupsi Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun, KPK menduga banyak orang terlibat bancakan ini.

Pejabat yang bolak-balik diperiksa adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni. Ketika proyek e-KTP dimulai pada 2011, dia menjabat sekretaris jenderal.

Diah…

Keywords: -

---

Foto Terkait