Paceklik Blangko Setelah Lelang

Edisi: 03/46 / Tanggal : 2017-03-19 / Halaman : 40 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Syailendra Persada, Hussein Abri, Agoeng Wijaya

BOLAK-balik mendapat panggilan kerja, Euis Nunung Unaisih berkali-kali batal meneken kontrak. Teranyar, pada akhir Januari lalu, perempuan 23 tahun ini ditolak perusahaan garmen di Bogor, Jawa Barat. Gara-garanya, Euis belum punya kartu tanda penduduk elektronik.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Slawi ini bukannya tak peduli atas identitas pribadi. "Empat bulan lebih saya mengurus e-KTP, belum kelar-kelar," kata Euis, warga Desa Dermasandi, Pangkah, Kabupaten Tegal, Kamis pekan lalu.

Euis sudah merekam data untuk KTP elektronik di Kantor Kecamatan Pangkah pada Oktober 2016. Tapi, karena blangko e-KTP kosong, petugas kecamatan hanya membekali dia dengan surat keterangan sebagai KTP sementara. Ternyata semua perusahaan yang dilamar Euis tak mengakui surat tersebut.

Euis tak sendirian. Pada Oktober 2016, Ombudsman Republik Indonesia merilis laporan bahwa sekitar 17,5 juta penduduk belum memiliki KTP elektronik karena paceklik blangko. Ombudsman pun menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tak bisa mendapat berbagai pelayanan karena belum memiliki KTP elektronik.

Setiawan, 24 tahun, termasuk yang pernah kesulitan mendapat pelayanan perbankan gara-gara tak punya e-KTP. Karyawan baru perusahaan asing di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, ini sempat tak bisa membuka rekening penampung gaji di bank swasta mitra perusahaan.

Setelah bolak-balik diyakinkan, pegawai bank akhirnya mau membuatkan rekening dengan dasar surat keterangan KTP sementara. Tapi bank hanya menyerahkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait