Centang-perenang Zonasi Sekolah

Edisi: 20/46 / Tanggal : 2017-07-16 / Halaman : 42 / Rubrik : NAS / Penulis : Anton Aprianto, Danang Firmanto, Hari Tri Wasono

SAAT tengah memimpin rapat pembahasan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu pekan lalu, telepon seluler Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berdering. Tak ada nama di layar telepon. "Penelepon adalah seorang pelajar di Nunukan yang mengeluhkan sistem zonasi," katanya kepada Tempo sehari kemudian.

Kepada Muhadjir, pelajar itu mengaku bernama Anggita. Ia baru lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nunukan di Kalimantan Utara. Ia mengeluh tak bisa masuk ke sekolah favorit Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nunukan karena kebijakan sistem zonasi yang berlaku dalam penerimaan siswa tahun ajaran ini.

Anggita tak punya kartu keluarga sebagai syarat daftar sekolah. Ayah dan ibunya bercerai dan ia pindah ke Nunukan mengikuti ibunya saat kelas I SMP. Adapun dokumen keluarga berada di tangan ayahnya yang bertahan di Bandung. Selama dua tahun ibunya gagal mendapat surat keterangan tinggal dari kantor kabupaten.

Saat menelepon Muhadjir, Anggita bersama ratusan siswa lain tengah berunjuk rasa memprotes kebijakan zonasi di Tugu Dwikora di Kota Nunukan. Unjuk rasa diampu lembaga swadaya masyarakat Pancasila Jiwaku. Anggita berinisiatif menelepon Muhadjir setelah mendapatkan nomor teleponnya dari salah satu penggiat LSM itu. "Bandung kan masih di Indonesia, Pak, kenapa harus dibedakan?" katanya, mengulang kalimatnya kepada Muhadjir.

Sama dengan anaknya, Mustika, ibu Anggita, turut geram akibat kebijakan itu. Menurut dia, rata-rata nilai ujian akhir anaknya di atas…

Keywords: -

---

Foto Terkait