Jika Zeni Mencetak Padi

Edisi: 28/46 / Tanggal : 2017-09-10 / Halaman : 28 / Rubrik : NAS / Penulis : Anton Aprianto, Gadi Makitan, Diko Oktora

Sudah dua kali Sjamsuddin menolak tawaran Direktorat Zeni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Sulawesi Tenggara mengerjakan proyek mencetak sawah di provinsi itu. Pengusaha alat berat di Kendari ini memiliki alasan yang sama dalam dua kali penolakannya terlibat proyek nasional ini. "Harga dari TNI terlalu rendah," ujarnya pada Kamis pekan lalu.

Tawaran terakhir datang pada Juli lalu, saat Sjamsuddin dan sejumlah pengusaha alat berat diundang ke kantor Zeni TNI di Kendari. TNI menawarinya mengerjakan proyek cetak sawah seluas 50 hektare di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan nilai Rp 9 juta per hektare.

Harga itu hanya naik Rp 1 juta dibanding tawaran TNI Angkatan Darat pada Juli 2015. Dalam perhitungan Sjamsuddin, mengubah rawa-rawa tandus menjadi sawah yang siap ditanami padi setidaknya butuh ongkos Rp 10 juta per hektare. Angka ini sesungguhnya harga dari Kementerian Pertanian saat menerbitkan Buku Pedoman Cetak Sawah pada 2006.

Pada 2015, harga proyek sudah naik. Sjamsuddin bahkan pernah menang tender menggarap sawah baru seluas 100 hektare di Konawe dengan harga Rp 12 juta per hektare. Proyek itu diselenggarakan pemerintah daerah setempat. Maka, dengan tawaran harga TNI yang jauh lebih rendah daripada harga pemda, Sjamsuddin menolak terlibat proyek ini lagi.

Selain rendah harganya dan didelegasikan ke pihak lain, proyek cetak sawah diduga "diperdagangkan" pejabat Kementerian Pertanian. Awal bulan lalu, Ombudsman RI mendapat laporan dari pengusaha asal Kendari yang mengaku ditipu seorang anggota staf tenaga ahli Menteri Pertanian.

Pengusaha itu, yang menolak disebut namanya, diminta menyediakan Rp 150 juta sebagai bayaran di muka jika ingin mendapat proyek cetak sawah di daerahnya. Pengusaha ini percaya karena anggota staf itu juga mengaku memiliki koneksi ke pejabat TNI yang bisa membantunya mendapatkan jatah proyek tersebut.

Meminjam dana keponakannya, pengusaha itu mentransfer duit yang diminta anggota staf tenaga ahli menteri tersebut pada 22 Februari lalu melalui bank swasta nasional. Tiga bulan tak ada kabar, pengusaha ini melaporkan anggota staf menteri tersebut kepada Ombudsman RI. Komisioner Ombudsman RI Laode Ida membenarkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait