Tukar Guling Gedung Baru

Edisi: 29/46 / Tanggal : 2017-09-17 / Halaman : 44 / Rubrik : NAS / Penulis : Wayan Agus Purnomo, Yohanes Paskalis, Pribadi Wicaksono

TERKATUNG-katung hampir sepuluh tahun, anggaran gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya disetujui pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memasukkan lagi anggaran Rp 601 miliar ke pagu kegiatan DPR tahun depan dengan total Rp 5,72 triliun.

Sesungguhnya pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah mencoret anggaran tersebut karena diprotes masyarakat. Jokowi bahkan memberlakukan penundaan anggaran pembangunan gedung DPR pada 2015 sebagai bagian dari efisiensi.

Sampai tiba pemerintah mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 18 Juli lalu. Pemerintah membutuhkan aturan ini untuk mengintip data wajib pajak sebagai kelanjutan program pengampunan.

DPR segera saja menolak usul pemerintah itu. Politikus dari partai pendukung pemerintah kompak berkomentar keras. Anggota Komisi Keuangan DPR dari PDI Perjuangan, Andreas Eddy, menilai pemerintah lambat membuat peraturan pendukung pertukaran informasi perpajakan.

Anggota DPR menganggap Sri Mulyani kurang lincah membicarakan perpu itu dengan para politikus. "Kami memiliki ekspektasi lebih kepada Sri Mulyani," kata politikus Partai NasDem, Johnny G. Plate.

Presiden Jokowi, yang ingin amnesti sukses, akhirnya mengundang para pemimpin fraksi ke Istana Negara pada 25 Juli…

Keywords: -

---

Foto Terkait