Skenario Lain Detasemen Antikorupsi

Edisi: 35/46 / Tanggal : 2017-10-29 / Halaman : 64 / Rubrik : HK / Penulis : Linda Trianita, Amirullah Suhada , Budiarti Utami Putri

HANYA butuh sepuluh menit, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memaparkan rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin pekan lalu. "Ini bukan untuk menyaingi KPK. Hutan korupsi cukup luas, bagi-bagi tugas," kata Tito menutup pemaparannya.

Gayung bersambut, Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond Junaidi Mahesa, yang memimpin rapat itu, langsung memberi lampu hijau. Ia lantas memberi catatan kecil. "Aturannya harus lebih dirapikan dan diperkuat," ujar politikus Gerindra itu.

Sejauh ini memang belum ada aturan yang menopang rencana pembentukan Detasemen Antikorupsi. Polisi berencana menaungi keberadaannya dengan keputusan presiden, yang diharapkan terbit pada akhir 2017. "Kami rencanakan mulai beroperasi tahun depan," kata Tito.

Ini untuk kesekian kalinya Kepala Polri Tito Karnavian membahas rencana pembentukan Detasemen Antikorupsi dengan Komisi Hukum. Empat hari sebelumnya, ia menyorongkan usul anggaran Rp 2,64 triliun untuk pembentukan detasemen itu kepada Komisi Hukum. Tito menghendaki sistem kerja detasemen mirip Komisi Pemberantasan Korupsi. Detasemen Khusus Antikorupsi nantinya memiliki unit pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Personelnya 3.560 orang yang disebar di 33 kepolisian daerah.

Kantor utamanya akan berlokasi di gedung lama Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Detasemen akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A dengan 6 satuan tugas, tipe B terdapat 14 satuan tugas, dan tipe C sebanyak 13 satuan tugas. Untuk di daerah, mereka tidak dalam naungan kepala…

Keywords: -

---

Foto Terkait