Proyek Siluman Yang Diresmikan

Edisi: 40/46 / Tanggal : 2017-12-03 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Erwan Hermawan, Friski Riana, Linda Trianita

EUFORIA melanda gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta di Kebon Sirih pada Selasa dua pekan lalu. Para politikus tumplek di lantai tiga, komplet dengan semua pemimpin Dewan. Padahal hari itu hanya digelar rapat Badan Anggaran, bukan sidang paripurna yang mewajibkan lima pemimpin datang.

Agendanya penandatanganan kesepakatan dokumen Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Angka-angka di sana masih mungkin berubah dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, bahkan jika dokumennya sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri.

Para politikus itu antusias bukan karena dokumennya, melainkan karena rapat
tersebut acara pertama sejak Jakarta dipimpin gubernur baru, Anies Baswedan.
”Ini gubernur baru, sekarang saya mau mengawal anggaran,” kata Abraham
Lunggana alias Lulung, Wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan,
pada Kamis pekan lalu.

Ketika gubernur dijabat Basuki Tjahaja Purnama, Lulung selalu menolak rapat
soal anggaran. Ia berseteru dengan Basuki alias Ahok karena temuan anggaran Rp 12 triliun yang tak pernah diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah 2015. Salah satu proyek yang tak pernah dibahas tapi mata anggarannya
muncul adalah catu daya listrik atau UPS. Lulung pernah diperiksa polisi terkait dengan proyek siluman itu.

Ferrial Sofyan juga terlihat bersemangat mengikuti rapat. Wakil Ketua DPRD
ini pun pernah diperiksa polisi dalam perkara pengadaan UPS. Seperti Lulung,
sejak konflik itu, politikus Partai Demokrat ini jarang ikut rapat anggaran. Saking
bersemangat ikut rapat, Ferrial sampai salah membubuhkan tanda tangan.
Ia meneken kolom yang seharusnya diisi Ketua DPRD Prasetio Edy Marsudi. ”Maklum, enggak pakai kacamata,” ujar pensiunan tentara berusia 68 tahun ini.

Rapat bersama yang dihadiri Gubernur Anies Baswedan juga berlangsung adem,
tak seperti rapat-rapat anggaran di zaman Ahok yang selalu panas dan dengan
tensi tinggi. Menurut Ferrial, di zaman Ahok, Dewan kehilangan hak bujet karena
usul-usul mereka ditolak. ”Sekarang hak itu sudah kembali, meskipun belum
maksimal,” katanya. ”Ini bedanya Anies dengan Ahok.”

Penandatanganan dokumen KUA-PPAS itu adalah puncak rapat maraton selama
sebulan antara pemerintah dan DPRD. Seharusnya Dewan…

Keywords: -

---

Foto Terkait