Komunikasi Politik Bukan Hal ...

Edisi: 19/19 / Tanggal : 1989-07-08 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis :


SAAT ini ia mungkin pejabat tinggi yang dikenal paling suka berbicara terbuka dan blak-blakan. Keterangannya di DPR pekan lalu menunjukkan hal itu. Senin pekan ini, Mensesneg Moerdiono ditemui Susanto Pudjomartono dari TEMPO yang mewawancarainya mengenai soal keterbukaan. Petikannya:
Sekarang ini soal keterbukaan ramai dibicarakan. Ada apa sebenarnya?
Terus terang, saya sendiri juga bertanya-tanya. Karena saya merasa, kebijaksanaan Pemerintah selama ini ya keterbukaan itu. Taruhlah contoh rapat kerja DPR dengan Pemerintah. Paling tidak setiap saya menghadapi pertanyaan dalam rapat kerja dengan DPR, setiap pertanyaan saya usahakan untuk dijawab dengan sungguh-sungguh. Untuk yang kemarin, pertanyaan yang relatif singkat, staf saya mempersiapkan jawaban selama 10 hari. Selalu saya katakan agar dipersiapkan sebaik-baiknya. Satu kata saja kadang-kadang diperdebatkan berjam-jam. Benar, di balik semua proses itu sebetulnya ada keterbukaan.
Komisi II DPR mengatakan, keterbukaan dalam kehidupan politik merupakan keharusan dalam tiap sistem politik. Kalau DPR sendiri berpendapat begitu, dan mengundang orang untuk bicara soal keterbukaan, bukankah itu mengesankan bahwa keterbukaan seperti yang Anda kemukakan itu belum tercapai?
Itu haknya DPR, walaupun saya selalu tekankan kita itu harus merumuskan dengan jelas. Sebagai orang, saya tentunya harus mendapat isyarat-isyarat atau pendapat-pendapat. Kalau sampai keterbukaan itu tidak dipahami oleh pihak lain, tentu ada masalah. Karena itu, saya mencoba mendengarkan apa masalahnya. Lalu nanti kita pecahkan bersama.
Ada pendapat yang mengatakan, sekarang ini ada kemacetan dalam komunikasi politik.
Komunikasi politik itu sama halnya dengan semua komunikasi, tentu ada masalah. Komunikasi politik bukan hal yang sederhana. Karena itu, cobalah kita rumuskan dengan persis, melihat di mana kemacetannya. Lalu kita tangani bersama-sama. Saya rasa perlu juga dibahas institusi-institusi apa saja dalam kehidupan politik kita.
Acap kali saya sebutkan suprastruktur dan infrastruktur politik. Semua pihak perlu memahami posisi, wewenang masing-masing, wilayahnya masing-masing. Saling memahami dan saling menghormati. Kalau tidak dipahami posisinya masing-masing,…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

S
Setelah Islam, Kini Kebangsaan
1994-05-14

Icmi dikecam, maka muncul ikatan cendekiawan kebangsaan indonesia alias icki. pemrakarsanya adalah alamsjah ratuperwiranegara, yang…

K
Kalau Bukan Amosi, Siapa?
1994-05-14

Setelah amosi ditangkap, sejumlah tokoh lsm di medan lari ke jakarta. kepada tempo, mereka mengaku…

O
Orang Sipil di Dapur ABRI
1994-05-14

Sejumlah pengamat seperti sjahrir dan amir santoso duduk dalam dewan sospol abri. apa tugas mereka?