Merintis Bumn Mandiri & Berpantang

Edisi: 19/19 / Tanggal : 1989-07-08 / Halaman : 69 / Rubrik : EB / Penulis :

SWASTANISASI acap kali dipandang sebagai rumus kunci bagi pelbagai kegagalan usaha pemerintah, tapi di Indonesia tidak otomatis harus demikian. Dari evaluasi Departemen Keuangan atas lebih dari 200 BUMN (badan usaha milik negara), maka sepertiga dari jumlah itu terkategori sebagai usaha yang tidak sehat alias merugi.

Menteri Keuangan J.B. Sumarlin, bersama-sama Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura dan Gubernur Bank Sentral Adrianus Mooy, Rabu pekan lalu melaporkan hasil-hasil evaluasi itu kepada Presiden Soeharto. Dalam kesempatan itu, ia memang tidak memberi tekanan khusus pada swastanisasi sebagai jalan keluarnya. Ia mengarahkan kebijaksanaan pemerintah pada restrukturisasi (penataan kembali) BUMN, dengan mengajukan 7 alternatif. Di samping itu, ia mengulangi tekad pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari 200 perusahaan milik negara itu.

Ketujuh alternatif ialah: mengubah status hukum BUMN ke bentuk yang lebih menunjang tujuan perusahaan; melakukan kerja sama operasional dan kontrak manajemen dengan pihak ketiga; melakukan konsolidasi atau merger; memecah usaha yang bersangkutan hingga merupakan satuan usaha yang lebih mantap; menjual saham perusahaan melalui pasar modal; menjual saham secara langsung kepada pihak lain; membentuk perusahaan patungan.

Program restrukrusasi yang di sana-sini berbau swastanisasi ini sudah sejak tahun lalu ditunggu-tunggu. Tapi menyusunnya memang tidak mudah. Menurut Laporan Bank Dunia (April 1989), pemerintah di sini sangat berhati-hati. Masalahnya banyak dan peka. Antara lain, kata Bank Dunia, performans keuangan BUMN umumnya lemah, bahkan ada indikasi bahwa profitabilitas memburuk.

Dan…

Keywords: -

---

Foto Terkait