Menyorot Tata Niaga Nasional

Edisi: 22/18 / Tanggal : 1988-07-30 / Halaman : 91 / Rubrik : EB / Penulis :

DALAM banyak hal, pembangunan telah berhasil meningkatkan kemampuan produksi, hanya saja, sampai sekarang masih banyak yang mubazir. Pekan silam misalnya, seorang ibu pengurus kelompok tani di Sulawesi Utara meminta langsung kepada Presiden Soeharto, agar mencarikan pasar kubis ke Irian Jaya.

Harus diakui, mencari pasar -- biarpun domestik -- acap jauh lebih sulit ketimbang memproduksi barang. Karena itu, diperlukan tata niaga, yang merupakan bagian dari kegiatan Departemen Perdagangan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, departemen yang berkantor di Jalan Menteng Raya itu semakin banyak mengendurkan tata niaga, demi lancarnya pemasaran dan impor bahan baku.

Tapi deregulasi saja belum cukup. Rabu pekan silam, Komisi VII DPR menanyakan pendapat Menteri Perdagangan Arifin Siregar, tentang perlu tidaknya UU Perdagangan yang baru. Pendahulunya, Rachmat Saleh, pernah juga diminta pendapatnya tentang itu. Ternyata, jawaban Arifin dinilai oleh Ketua Komisi VII H.A.A. Malik "sudah lebih maju".

Sebenarnya, Menteri sudah mulai mempelajari kemungkinan dibuatnya UU Perdagangan, tapi ia menemukan kesulitan yang mendasar. Masalahnya menyangkut pengertian tata niaga nasional. Seperti dikatakannya pekan lalu, "Pengertian…

Keywords: -

---

Foto Terkait