Puskesmas, Mafia, Belantara Birokrasi

Edisi: 12/17 / Tanggal : 1987-05-23 / Halaman : 26 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Soeriawidjaja, A.K

CITRA puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) sebagai lembaga pelayanan kesehatan masih compang-camping. Berbagai persoalan masih saja terus menggelayut. Akibatnya, tak banyak lagi dokter muda bergairah untuk mengabdi di lembaga ini.

Padahal, puskesmas - yang berdiri sejak tahun 1968 - tetap besar sekali manfaatnya, terutama dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat "bawah" di berbagai pelosok Nusantara. Memang, peranannya masih terbatas pada fungsi pelayanan kesehatan secara medis - pengobatan.

Puskesmas belum menjalankan fungsi lainnya - yang justru lebih penting program kesehatan mengikuti konsep Pemeliharaan Kesehatan Primer (PKP). Suatu lingkup program kesehatan dalam arti luas, menyangkut pembinaan gizi, pemeliharaan lingkungan dan sanitasi, KB, dan sebagainya.

Adalah Presiden Soeharto sendiri yang mengemukakan betapa pentingnya peranan puskesmas sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dalam pidatonya ketika mengantarkan RAPBN 1987/1988, ia menyinggung peranan lembaga ini, yang, antara lain, berfungsi dalam menunjang penurunan angka kematian dan kelahiran bayi. Maka, jangkauan pembangunan sarananya pun akan diperluas, kata Presiden di depan sidang paripurna DPR-RI, 6 Januari lampau.

Itu sebabnya pembangunan puskesmas masih terus berlangsung, kendati saat ini di Indonesia jumlahnya sudah hampir mencapai 6.000. Setiap tahun, 100 puskesmas baru ditargetkan untuk dibangun. Ditambah lagi dengan 1.500 puskesmas pembantu dan 500 puskesmas keliling.

Namun, keinginan pemerintah yang menggebu-gebu dalam membangun sarana fisik puskesmas tak diimbangi dengan manajemen penempatan tenaga medis. Tidak sampai 5.000 dokter yang tersedia untuk mengisi puskesmas yang ada itu. Ini berarti ada puskesmas yang tidak kebagian dokter.

Lalu, apakah…

Keywords: -

---

Foto Terkait