Gelar Untuk Pribadi, Monggo

Edisi: 26/17 / Tanggal : 1987-08-29 / Halaman : 12 / Rubrik : NAS / Penulis :

TAK akan ada lagi bupati, wali kota, atau pejabat Pemda lainnya di Jawa Tengah yang akan duduk bersimpuh di pendapa agung istana, menyembah para raja Surakarta. Lalu mengucapkan prasetya, semacam ikrar mematuhi aturan istana dan menjunjung tinggi nama harum keraton.

Sumpah yang biasanya disampaikan dalam upacara pemberian gelar bangsawan keraton itu kini tabu bagi para pejabat itu setelah pekan lalu Gubernur Ja-Teng Ismail melarangnya. Maka, Bupati Karanganyar, Hartono, dan Bupati Wonogiri, Oemarsono, pun terpaksa menanggalkan gelar K.R.T. (Kanjeng Raden Tumenggung) yang mereka peroleh dari Sri Mangkunagoro VIII. "Gelar itu sudah batal meski tak dikembalikan," kata sumber Pemda Wonogiri kepada TEMPO pekan lalu.

Kedua bupati itu sudah menyatakan kepada Gubernur bahwa mereka tak akan memakai gelar itu. Instruksi Gubernur Ja-Teng itu keluar 13 Agustus yang lalu. Isinya melarang para pejabat Pemda menerima gelar bangsawan atau tanda jasa lainnya dari keraton. Dasar instruksi itu adalah UU Nomor 10 Tahun 1950, tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi daerah bekas Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.

Menurut instruksi tadi, sesuai dengan pasal 15 UUD 1945, yang berhak memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah Presiden. Disebutkan pula akhir-akhir ini Mangkunagoro VIII telah memberikan gelar kepada bupati dan wali kota di Provinsi Tawa Tengah. Ini dianggap bertentangan dengan undang-undang tadi, karena dapat menimbulkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait