Belajar Pajak Dari Turki

Edisi: 35/17 / Tanggal : 1987-10-31 / Halaman : 102 / Rubrik : KL / Penulis : SADLI, MOHAMMAD

INDONESIA dan Turki menghadapi masalah yang sulit: bagaimana membiayai pembangunan sebanyak mungkin dari sumber-sumber dalam negeri. Jumlah investasi kedua negara secara nasional lebih 20% dari pendapatan nasional. Bahkan jumlah investasi Indonesia, selama mengalami rezeki minyak, lebih tinggi lagi.

Karena sumber-sumber dalam negeri tetap masih kurang, kedua negara banyak menarik utang luar negeri. Utang luar negeri Turki lebih dari US$ 30 milyar, dan dengan struktur yang lebih jelek daripada utang (pemerintah) Indonesia. Karena sebagian besar utang Turki berjangka menengah dengan bunga komersial. Mengapa mereka tidak mengalami krisis pembayaran? Karena export drive mereka sangat berhasil. Selain itu, mereka tiap tahun mendapat tambahan devisa sekitar US$ 5 milyar dari turisme, dari pengiriman pulang penghasilan tenaga kerja di luar negeri, dan dari pengangkutan (trans-shipment) lewat daratan Turki.

Jumlah penerimaan pajak Turki dapat menutup 86% anggaran belanja pemerintah. Tapi, seluruh operasi pemerintah, termasuk pembiayaan proyek dan perusahaan negara dan lain-lain pengeluaran extrabudgetair, besar sekali. Sehingga terpaksa dibiayai dengan mencetak uang.

Sekarang pemerintah Turki cenderung "mengebut" pembangunan dengan banyak proyek besar, yang tidak dapat dibiayai secara noninflator. Karena itu, tingkat inflasi tinggi sekali -- 35 sampai 45% setahun, tergantung indeks yang dipakai. Pembiayaan pembangunan lewat deficit-financing merupakan semacam pajak yang dibayar oleh golongan masyarakat yang pendapatan mereka tidak meningkat secepat inflasi. Golongan-golongan itu biasanya buruh dan pegawai.

Tapi partai politik yang dipimpin Perdana Menteri Ozal (sifat dan riwayatnya seperti Golkar) diramalkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait