Mempersoalkan Nasib Likuiditas Pembangunan

Edisi: 51/23 / Tanggal : 1994-02-19 / Halaman : 27 / Rubrik : EB / Penulis : MWA

PEMBICARAAN tentang kredit macet di bank-bank pemerintah bagaikan bola salju yang meluncur dari ketinggian: mula-mula kecil, makin lama makin besar. Pembicaraan pun semakin panas, melebar tapi tajam.

Belakangan ini para wakil rakyat itu mencoba mengebor kubu Bapindo, yakni kasus kredit PT Golden Key. Pembicaraannya tidak lagi terbatas di Komisi VII, tapi melebar ke Komisi III DPR-RI, yang membawahkan bidang hukum. Namun, upaya itu tak bermuara pada keterbukaan masalah, sehingga Komisi VII merasa perlu agar dibahas ke tingkat nasional, yakni pada pucuk pimpinan MPR/DPR.

Adalah menarik bahwa dalam dengar pendapat Komisi VII dengan Bapindo Rabu lalu, tampak hadir Letkol Made M. Pastika (42 tahun), yang menjabat Kepala Satuan Penyidikan Perbankan.

"Kami baru sampai pada tahap pengumpulan bahan, belum tahap penyidikan. Kalau memang terbukti ada tindak pidana, barulah Kapolri meminta izin Menteri Keuangan untuk mendapat informasi dari bank," tutur Made kepada Rihad Wiranto dari TEMPO.

Jaksa Agung Singgih, yang juga tampil di Komisi III DPR, mengungkapkan bahwa petugas intelijennya telah disebar untuk mengumpulkan data dan informasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Isu kredit macet bergulir sejak tahun 1991 dari suatu pojok di Komisi VII DPR RI. Waktu itu Menteri Keuangan (ketika itu J.B. Sumarlin) dan Gubernur BI (ketika itu Adrianus Mooy) mengungkapkan keprihatinan mereka perihal kredit macet yang dari tahun ke tahun terus membengkak.

Tahun 1992, ketika melantik para direktur baru di bank-bank pemerintah, Menteri Keuangan (Sumarlin) ada berpesan agar mereka bertindak profesional mengelola bank-bank pemerintah yang telah mendapat status perusahaan komersial (PT).

Mereka juga diinstruksikan mengumpulkan data 50 debitur terbesar serta 50 debitur penunggak kredit terbesar. Sehingga, dari tujuh bank pemerintah (BNI, Exim, BBD,…

Keywords: -

---

Foto Terkait