PERLU DIBUAT UNDANG-UNDANG

Edisi: 37/23 / Tanggal : 1993-11-13 / Halaman : 16 / Rubrik : KOM / Penulis :

Ada kesenjangan antara pakar hukum pertanahan dan pelaksana penegakan hukum pertanahan. Itu sebabnya mekanisme pelaksanaannya penuh dengan berbagai kendala dan tersendat-sendat.

Dalam kurun waktu seperempat abad terakhir ini, sedikit sekali peraturan perundang-undangan yang lahir, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Itu, antara lain, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1973 tentang permohonan banding ganti rugi dalam kasus pencabutan hak, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1977 yang mengatur bahwa pegawai negeri dan ABRI boleh memiliki tanah absente, dan Undang-Undang No.…

Keywords: -

Rp. 15.000