Albania: Yang Terbungkuk-bungkuk Menuju Demokrasi

Edisi: 51/22 / Tanggal : 1993-02-20 / Halaman : 51 / Rubrik : SEL / Penulis : BSU

ALBANIA, 75 km di seberang Laut Adriatik dari Italia, memiliki bujur pantai yang sama indahnya dengan Montenegro dan Kroasia di utaranya, dan Yunani di selatannya. Sebanyak 3,3 juta penduduk negeri kecil bergunung-gunung yang luasnya hampir sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan itu mengalami penderitaan yang lebih panjang di bawah rezim komunis ketimbang negara Eropa Timur lainnya.

Albania seperti terselip hilang dari mata dunia karena ekonominya yang buruk, militernya tidak mencolok, dan secara politis terpencil di masa Perang Dingin. Selama 45 tahun, dari tahun 1944 sampai 1989, negeri itu tertutup dan sama terpencilnya dengan kerajaan Himalaya bagi tetangga Eropanya. Sedikit orang tahu, atau perduli, tentang kebrutalan para pemimpinnya atau penderitaan rakyatnya karena siksaan para pemimpin itu.

Adalah Enver Hoxha, penguasa lalim Albania yang berkuasa dari tahun 1944 sampai matinya (tahun 1985). Ia pengikut komunis yang mempimpin perlawanan terhadap Italia dan Jerman yang menduduki Albania pada Perang Dunia II. Hoxha pendiri salah satu dari rezim pasca-Komunis pertama di Eropa. Ia mengambil kekuasaan di negara terbelakang, yang sebagian besar penduduknya muslim dan didominasi oleh kekuatan luar: kekaisaran Ottoman Turki yang melakukan tekanan pengawasan politik ratusan tahun, dan yang terakhir adalah dominasi orang- orang Italia yang setelah Perang Dunia I memberi pengaruh besar di bidang ekonomi selama zaman kerajaan Zog. Kerajaan itu sendiri tumbang ketika tentara Italia menyerbu di tahun 1939.

Sepanjang hidupnya Hoxha adalah seorang Komunis ortodoks. Ia menjalankan kebijaksanaan "berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri) dan membuat Albania makin lama makin terisolasi. Ia berpihak pada Stalin ketika Uni Soviet ribut dengan pemimpin Yugoslavia Josiph Broz Tito, tahun 1948. Ia kemudian bercerai dengan pemimpin Moskow pasca-Stalin, tahun 1961, dan mendukung Mao Zedong dalam perpecahkan Soviet-Cina.

Albania keluar dari Pakta Warsawa di tahun 1968, dan menjadi satu-satunya negeri di Eropa yang tidak menandatangani Helsinki Final Act 1975, perjanjian tak mengikat untuk tak mengganggu gugat batas wilayah negara setelah Perang Dunia II, dan kerja sama di bidang hak asasi dan ekonomi, antara lain. Setelah kematian Mao, 1976, Hoxha putus hubungan dengan Cina.

Dari Stalin, dan kemudian Mao, Hoxha menyerap sistem penindasan dalam bentuk yang paling keras. Kebijaksanaan itu diteruskan oleh penggantinya yang sudah ia persiapkan, Ramiz Alia. Alia baru mulai memodifikasi peraturan-aturan itu setelah tahun 1989, ketika gelombang revolusi menumbangkan komunisme di mana- mana di Eropa dan pelan-pelan menyelusup ke Albania.

April 1990 Alia menyatakan minatnya untuk menandatangani Perjanjian Helsinki. Ia tampaknya berniat mengakhiri keterpencilan Albania. Beberapa undang-undang yang mengekang dilonggarkan: pasal yang menetapkan bahwa propaganda agama sebagai "kejahatan" atau proganda yang lain, misalnya "agitasi dan propaganda melawan pemerintah." Tapi itu sudah terlambat, tak bisa lagi mencegah munculnya demonstrasi mahasiswa dan usaha ribuan warga Albania untuk hengkang dari negerinya.

Barulah pada akhir 1990, karena tekanan publik, Alia setuju membebaskan tahanan politik, membolehkan berdirinya partai oposisi, dan menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan sistem multipartai di tahun 1991. Setahun kemudian, dalam pemilihan anggota parlemen 22 Maret 1992, Partai Demokrat, partai oposisi yang dipimpin oleh Dokter Sali Berisha, memenangkan mayoritas kursi di parlemen.

Alia mengundurkan diri dan Berisha menjadi presiden. September lalu Alia diajukan ke pengadilan sebagai tersangka yang menggelapkan dana rakyat. Ia kini dikenai tahanan rumah, menunggu diadili. Di permukaan, Albania tidak tampak tumbuh sebagai negara demokrasi baru seperti di negeri-negeri lain di Balkan dan Eropa Tengah. Beberapa partai politik terwakili dalam 140 kursi parlemen yang mayoritasnya dipegang oleh Partai Demokrat dengan 92 kursi dan Partai Sosialis (nama baru Partai Buruh yang komunis) dengan 38 kursi di parlemen.

Kelompok intelektual yang tak puas dengan kebijaksanaan Presiden Berisha belum lama ini meninggalkan Partai Demokrat dan membentuk kelompok baru, Persatuan Demokrat. Beberapa grup nonpemerintah terbentuk di Albania. Di antaranya Komite Helsinki yang menuntut hak-hak asasi yang dijamin dalam persetujuan Helsinki diterapkan. Lalu ada kelompok bekas tawanan politik, dan Organisasi Perempuan.

Tapi, berlawanan dengan lahirnya kemajemukan itu, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan demokrasi tampaknya goyah karena beban peninggalan pemerintahan komunis. Ekonomi Albania mandek, sangat tergantung bantuan luar negeri, termasuk kiriman uang dan pakaian dari bekas warga Albania yang hijrah ke luar negeri.

Pemerintahan Hoxha sungguh zalim. Ia sesumbar negerinya adalah negeri Atheis pertama di dunia. Ia melarang kehidupan beragama di negerinya, negeri yang 70% warganya muslim, 20% Kristen Ortodoks, dan 10% Katolik Roma. Ia mengharamkan penduduknya pergi ke luar negeri, juga melarang pemilikan mobil pribadi. Hoxha menyimpan arsip seluruh warga negara Albania. Arsip-arsip itu akan terus membayang-bayangi warganya dari satu tempat kerja ke kantor lainnya, sepanjang hidupnya. Ia melarang praktek-praktek hukum independen. Akibatnya ribuan orang yang diadili dan dijatuhi hukuman -- baik sebagai pembangkang politik maupun sebagai kriminal biasa -- sebelum tahun 1990 tak satu pun didampingi penasihat hukum. Beberapa di antaranya dihukum tanpa pernah diajukan ke meja hijau, sedangkan yang lain…

Keywords: -

---

Foto Terkait