Pungutan Untuk Pemerataan

Edisi: 25/13 / Tanggal : 1983-08-20 / Halaman : 56 / Rubrik : HK / Penulis :


PUNGUTAN liar dalam pengurusan kewarganegaraan pernah terbongkar. Berbagai permainan "mafia peradilan" diungkapkan Opstibpus, dua tahun lalu, termasuk kerja sama pejabat pengadilan dengan calo warga negara. "Biaya pengurusan kewarganegaraan yang mestinya Rp 200 ribu bisa jadi Rp 1,7 juta," kata Ketua Opstibpus (waktu itu), Laksamana Sudomo. Buntut operasi itu empat hakim senior di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberhentikan dari jabatannya.

Sepikah bisnis kewarganegaraan setelah itu? Ternyata tidak. Awal Agustus ini muncul keluhan seorang korban pungli di rubrik surat pembaca harian Merdeka. Pembaca, yang memakai nama samaran Wong Sala itu, bersama dua orang saudaranya telah mendapat putusan Presiden RI untuk jadi WNI dan telah disumpah di Pengadilan Neeri Surakarta, 8 Juli lalu. Tapi sebelum disumpah, tulisnya, ia diwajibkan panitera pengadilan untuk membayar biaya penympahan sebesar Rp 50 ribu.

Selanjutnya, Wong Sala…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

V
Vonis Menurut Kesaksian Pembantu
1994-05-14

Tiga terdakwa pembunuh marsinah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. pembela mempersoalkan tak dipakainya kesaksian yang…

Rp. 15.000
H
Hitam-Hitam untuk Marsinah
1994-05-14

Buruh di pt cps berpakaian hitam-hitam untuk mengenang tepat satu tahun rekan mereka, marsinah, tewas.…

Rp. 15.000
P
Peringatan dari Magelang
1994-05-14

Seorang pembunuh berencana dibebaskan hakim karena bap tidak sah. ketika disidik, terdakwa tidak didampingi penasihat…

Rp. 15.000