Musyawarah Untuk Eksekusi

Edisi: 14/13 / Tanggal : 1983-06-04 / Halaman : 52 / Rubrik : HK / Penulis :


SETELAH membuka kotak pos 555, untuk pengaduan masalah buruh, Menteri Tenaga Kerja Sudomo melanjutkannya dengan mencetuskan ide, memasukkan hakim dalam susunan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) di tingkat pusat maupun daerah. Tentang yang terakhir itu, tentu saja mengagetkan banyak ahli hukum perburuhan. Mana mungkin seorang hakim duduk di lembaga eksekutif?

Ketika para ahli tengah bertanya-tanya, buru-buru Menteri Kehakiman Ali Said mendudukkan persoalannya. "Maksudnya, orang kehakiman" yang duduk di P4, jadi bukan hakim," ujar Ali Said. Sudomo pun ketika ditemui TEMPO akhir Mei lalu memperbaiki kembali gagasannya itu. "Maksud saya, kami meminjam orang kehakiman, karena mereka sudah biasa menangani masalah pengadilan -- jadi bisa melihat persoalan seadil-adilnya," ujar Sudomo.

Selama ini P4, baik di pusat maupun daerah, terdiri dari unsur pemerintah dan swasta. Lembaga yang diketuai pejabat Depnaker…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

V
Vonis Menurut Kesaksian Pembantu
1994-05-14

Tiga terdakwa pembunuh marsinah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. pembela mempersoalkan tak dipakainya kesaksian yang…

Rp. 15.000
H
Hitam-Hitam untuk Marsinah
1994-05-14

Buruh di pt cps berpakaian hitam-hitam untuk mengenang tepat satu tahun rekan mereka, marsinah, tewas.…

Rp. 15.000
P
Peringatan dari Magelang
1994-05-14

Seorang pembunuh berencana dibebaskan hakim karena bap tidak sah. ketika disidik, terdakwa tidak didampingi penasihat…

Rp. 15.000