Buruh Indonesia Di Modal Asing

Edisi: 17/10 / Tanggal : 1980-06-21 / Halaman : 54 / Rubrik : SD / Penulis :

NASIB Sugema Wahab masih belum berketentuan. Setelah dipecat dari jabatannya sebagai supervisor gudang di PT General Food Industry yang memproduksi coklat Van Houten di daerah Bogor, tujuh bulan lalu, ketua Basis SBMM FBSI (Serikat Buruh Makanan dan Minuman) ini, sampai sekarang terpaksa menganggur. Dan karena biaya hidup yang semakin sulit, bulan lalu ia terpaksa mengungsikan dua orang anaknya ke rumah mertuanya di Jatinegara, Jakarta Timur.

Sebagai ketua SB, Sugema Wahah, 30 tahun, dikenal dekat dengan buruhburuh lainnya. Tapi dengan jabatannya itu ternyata ia tidak disenangimajikannya. Sebuah sumber mengatakan ia dituduh menghasut beberapa karyawan agar tidak bekerja. Akhir 1979 ia dikenakan PHK (pemutusan hubungan kerja), yang kemudian disusul delapan orang rekan sekerjanya.

Usaha pihak DPP-PBSI untuk mencoba mendamaikan pertikaian itu tak berhasil. Pihak GFI pernah dinyatakan menghalang-halangi kunjungan beberapa orang pengurus Departemen Pembelaan DPP-FBSI. Mereka ini datang berusaha mencari perdamaian.

Kejadian ini menyebabkan Oka Mahendra, SH, sekretaris Pembelaan DPP-FBSI meminta DPR agar menggunakan Hak Interpelasi mengenai perusahaan-perusahaan PMA. Namun usaha ini kemudian tak terdengar kelanjutannya.

Akibatnya, perkara Sugema harus jatuh ke tangan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) di Bandung. Dan dalam keputusannya 12 Maret lalu, P4D mengizinkan PT GFI melakukan PHK terhadap Sugema, dengan ketentuan perusahaan itu harus memberi uang PHK sebesar Rp 1,5 juta kepada bekas buruhnya itu.

Tapi Sugema menolak. "Karena saya tetap merasa tidak bersalah," katanya pekan lalu kepada TEMPO. Karena itu ia melangsungkan perkaranya ke P4P di Jakarta. Ia masih harus menunggu penyelesaian hingga hari ini. Adapun dela,oan orang aktivis SBMM lainnya yang dipecat setelah Sugema, masih dalam penyelesaian FBSI.

Peristiwa Sugema dkk adalah keributan untuk kedua kalinya di pabrik yang sama. Sebelumnya, pertengahan 1978, sebanyak tiga puluh empat karyawannya dikabarkan disekap pimpinan perusahaan itu dalam ruang berukuran 2 x 3 meter. Para buruh itu menuntut perbaikan nasib. (TMPO, 29 Juli 1978).

Tapi semua itu hanya contoh: FBSI belum begitu saja masuk ke tiap perusahaan dengan kata putus. Satu perkara harus berbuntut panjang dan menelantarkan sang buruh.

Tapi jangankan organisasi buruh, aparat pemerintah dalam bidang pertikaian perburuhan ini, yaitu P4D maupun P4P, masih sering terbentur pada kebandelan pengusaha, maupun buruh sendiri. Memang belum pernah terjadi, izin usaha satu perusahaan dicabut karena dianggap telah menyia-nyiakan buruhnya. Meskipun demikian, Dirjen Aneka Industri Departemen Perindustrian, K. Hadinoto, belum lama ini telah memanggil dan memperingatkan seorang pemilik pabrik. Pengusaha ini ternyata patuh. Ia bersedia menlbayar uang lembur karyawannya, yang selama ini dituntut Perkaranya sempat diputus P4P dengan kekalahan di pihak pengusaha.

Hadinoto memang tak ingin membuat kesan, seolah-olah instansinya adalah tingkat terakhir dalam menyelesaikan setiap sengketa perburuhan. Sebab yang berhak mengurus soal itu adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Juga ada P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), P4 Daerah, FBSI dan akhirnya yang paling bawah, SB Basis. Bahwa pemanggilan terhadap pengusaha di atas (yang tak disebutkan namanya) dilakukannya juga itu karena keputusan berbagai pihak yang berwenang mengurus perselisihan perburuhan tak dihiraukan si pengusaha.

Dirjen Aneka Industri mengakui "Dalam menghadapi pengusaha, saya lebih punya gigi dari Dirjen Binalindung…

Keywords: -

---

Foto Terkait